Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) 2025 yang digelar DPD Gerkatin Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Sulawesi Selatan, Jl. AP Pettarani, Minggu (28/9/2025).

Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat inklusi. Kesempatan bekerja, pelatihan, hingga dukungan UMKM akan terus kami buka agar mereka dapat berperan aktif.

Munafri mengapresiasi kegiatan ini, Menurut dia, keberagaman bahasa, baik lisan maupun isyarat adalah kekayaan yang harus dihargai. Bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kesetaraan dan inklusi.

“Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mendukung kegiatan seperti ini, membuka ruang akses komunikasi dan hak pekerja yang setara bagi seluruh warganya,” ujarnya.

Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa bahasa, dalam segala bentuknya, adalah sarana pemersatu, bagi penyandang difabel rungu wicara.

Oleh sebab itu, Pemerintah kota mendukung kegiatan ini, dimana peringatan HBI tahun 2025 sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya akses komunikasi setara dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan Makassar yang inklusif, ramah bagi semua warga tanpa terkecuali.

“Perayaan HBI ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun kesadaran bersama, bahwa komunikasi tanpa batas adalah hak setiap orang,” tuturnya.

Munafri menekankan, HBI bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi pengingat bahwa pembangunan kota harus merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu.

“Peringatan ini memberikan gambaran jelas bahwa kita, khususnya pemerintah dan masyarakat Makassar, harus tumbuh bersama dalam inklusi pembangunan kota,” jelasnya.

“Kami Pemerintah Kota, berkomitmen bersama saudara berkebutuhan khusus dalam membangun Makassar,” tambah politisi Golkar itu.

Appi menjelaskan, berbagai program telah dan akan terus dijalankan untuk memastikan kelompok difabel dapat berperan aktif.

Di antaranya membuka peluang kerja di lingkup Pemkot Makassar serta menghadirkan pelatihan keterampilan agar dapat terserap di perusahaan-perusahaan lokal.

“Kami memberikan pelatihan untuk menyalurkan bakat dan minat teman difabel, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan bekerja dan mandiri,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar pelaku UMKM binaan, termasuk dari komunitas disabilitas, dapat tampil dalam berbagai agenda resmi pemerintah, seperti perayaan ulang tahun kota dan kegiatan besar lainnya.

Ini kewajiban bersama untuk saling bantu, saling support, dan lebih penting lagi saling memperhatikan.

“Kami berharap kehadiran Pemkot bisa membangun sinergi dan kolaborasi sehingga kelompok berkebutuhan khusus mendapat tempat dan menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kota,” tutup Munafri.

Artikel Munafri Tegaskan Pemerintah Kota Buka Ruang Bagi Hak Difabel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof. Dr. Yassierli, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar dengan Pemkot Makassar.

Sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran program fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor BBPVP Makassar, Jumat (25/7/2025).

Dalam kesempatan ini, tercatat sebanyak 17 daerah melakukan penandatanganan kerja sama dengan BBPVP, termasuk Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pelatihan vokasi dan membuka peluang kerja yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Kegiatan MoU ini kita dorong agar saudara-saudara kita yang disabilitas bisa mendapat ruang kerja yang layak,” jelasnya.

Munafri Arifuddin menyampaikan, setiap warga negara mendapat hak yang sama termasuk pekerjaan. Oleh sebab itu, bahwa peluncuran program ini adalah bentuk nyata dari semangat kesetaraan yang diusung Pemkot Makassar.

“Kita ingin agar mereka (berkebutuan khusus) tidak hanya dilatih, tetapi juga diserap ke dunia kerja, termasuk di lingkungan Pemkot, misalnya melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan),” ujar Munafri.

Artikel Buka Akses Kerja Disabilitas, Pemkot Makassar dan BBPVP Teken MoU Strategis pertama kali tampil pada Dot NEWS.