Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Kedua Puluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar, dengan agenda Penyampaian Pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Makassar, tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Serta perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap ketiga Ranperda tersebut, sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Makassar Tahun 2026.

Seluruh rangkaian rapat paripurna berlangsung di Ruang Sipakale’bbi, Kantor Balai Kota Makassar, pada Sabtu (27/12/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Persetujuan terhadap tiga Ranperda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat regulasi daerah, mendukung tertib administrasi pemerintahan.

Juga meningkatkan perhatian terhadap pendidikan keagamaan berbasis pesantren, serta memastikan kepastian hak keuangan dan administratif lembaga legislatif secara transparan dan akuntabel.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, bahwa paripurna terhadap Ranperda ini, memiliki makna yang sangat penting karena merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, proses ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Makassar dalam membangun sistem hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Rapat paripurna hari ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang sejalan dengan dinamika pembangunan daerah, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Munafri.

Artikel Pemkot dan DPRD Makassar Sepakati Tiga Ranperda Strategis, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Berbekal aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD melalui reses, Pemkot menegaskan komitmennya untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Hal itu, dikemukakan saat Pemerintah Kota Makassar, bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna, Pengumuman Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026, di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025).

Rapat paripurna kali ini, mengusung agenda Pengumuman Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026, yang menjadi bagian penting dalam proses penyelarasan kebijakan pembangunan daerah.

Mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, hadir sekaligus membacakan amanah dan arahan resmi Wali Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Aliyah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Makassar atas terselenggaranya reses pertama pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026.

“Kegiatan reses merupakan amanat konstitusi yang memiliki peran krusial dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya,” paparnya.

Ia menuturkan bahwa hasil-hasil reses yang disampaikan dalam paripurna ini merupakan bahan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat dipandang sebagai cerminan nyata kondisi di lapangan, sekaligus menjadi masukan penting dalam proses sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

“Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang akuntabel serta berorientasi pada hasil,” jelansya.

Lebih lanjut, politisi partai Demokrat itu, juga mengajak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memberi perhatian serius terhadap hasil pelaksanaan reses.

Setiap aspirasi masyarakat, lanjutnya, harus dipetakan, dianalisis, dan dikolaborasikan dengan prioritas pembangunan daerah guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.

Aliyah menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang sudah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Aliyah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Makassar yang telah melaksanakan amanah reses dengan penuh tanggung jawab.

“Kami berharap seluruh proses yang berlangsung hari ini tercatat sebagai kontribusi terbaik bagi pembangunan Kota Makassar,” harapnya.

Artikel Aspirasi Warga Jadi Dasar Kebijakan: Pemkot–DPRD Makassar Sinkronkan Arah Pembangunan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Mulia menjadi dua fraksi yang menyampaikan catatan kritis dan strategis terhadap draft RPJMD yang diajukan pemerintah kota.

Melalui juru bicaranya Rezeki Nur, Fraksi PKS menekankan pentingnya posisi Makassar sebagai kota yang proaktif dalam isu-isu kemanusiaan global, terutama terkait dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Makassar harus menjadi salah satu kota terdepan di Indonesia dalam mendukung kemanusiaan dan kemerdekaan rakyat Palestina,” ujarnya.

Selain isu kemanusiaan, Fraksi PKS mengingatkan agar penyusunan RPJMD mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Mereka juga menyoroti kesalahan teknis dalam pidato Wali Kota yang mencantumkan tahun RPJMD sebagai 2025–2014. “Kesalahan semacam ini bisa berdampak pada keabsahan produk hukum dan penggunaan anggaran. Harus diklarifikasi,” tegasnya.

PKS juga mempertanyakan indikator daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta strategi investasi pemerintah kota. Mereka menekankan pentingnya dukungan nyata terhadap UMKM, serta ketersediaan fasilitas usaha yang merata.

Sementara itu, Fraksi Mulia melalui juru bicaranya Ray Suryadi Arsyad menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan harus menjadi pedoman pembangunan yang relevan dan berdampak nyata. “RPJMD harus mencerminkan kebutuhan riil warga, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif,” ujarnya.

Fraksi Mulia menyambut positif tujuh strategi utama dalam draft RPJMD, tetapi mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan secara efisien dan berbasis potensi lokal. Mereka menyoroti pentingnya legalitas Perda agar strategi peningkatan ekonomi dan lapangan kerja dapat berjalan optimal.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun arah pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan. DPRD melalui pandangan fraksi-fraksi berharap RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan dasar dan harapan masyarakat kota ini.

Artikel Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Makassar Soroti Isu Kemanusiaan pertama kali tampil pada Dot NEWS.