Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan juga menghormati setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, namun memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pusat dan dapat dipantau secara daring melalui website resmi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip keterbukaan informasi.

“Setiap hasil seleksi dapat diakses langsung melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah. Ini komitmen kami untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas proses penerimaan,” ujar Achi Soleman, Selasa (15/7/2025).

Dia menegaskan, komitmen terhadap integritas dan keterbukaan, Disdik memastikan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem daring, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Ia juga meluruskan bahwa, pihak Dinas Pendidikan mengajak para demontrasi agar duduk bersama dan membahas apa yang menjadi pokok permasalahan. Namun, tak direspon para pendemo.

“Padahal kami di Disdik siapkan data untuk paparakan sesuai apa menjadi aspirasi pendemo,” jelasnya, meluruskan tudingan yang berkembang.

Achi kemudian memaparkan sejumlah poin penting untuk meluruskan informasi liar yang beredar di masyarakat.

Pertama, regulasi yang jelas. Achi menjelaskan bahwa mekanisme SPMB tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP.

“Tahun ini sudah tidak lagi menggunakan istilah PPDB seperti sebelumnya, seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan baru,” tegasnya.

Kedua, pelaksanaan berbasis prinsip transparansi. Dimana kata dia, SPMB dijalankan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Seluruhnya mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Jumlah kuota yang masih tersedia bisa dilihat langsung di masing-masing sekolah, jadi masyarakat bisa memantau sendiri secara real time,” katanya.

Ketiga, begitu juga isu 2.000 Anak terancam tidak Sekolah, dianggap tidak berdasar. Achi menanggapi kabar ribuan anak terancam tidak tertampung di sekolah negeri, ia memastikan informasi itu tidak benar.

Karena, Pemerintah Kota Makassar melalui arahan Wali Kota sudah menyiapkan langkah antisipasi.

“Pak Wali Kota dan bu Wawali telah menjamin kepastian hak pendidikan anak-anak, baik melalui pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel) maupun skema subsidi pendidikan di sekolah swasta,” jelasnya.

Keempat, pendaftaran sistem Online untuk cegah praktik nepotisme.

Dinas Pendidikan juga membantah keras tuduhan nepotisme dalam proses pendaftaran.

Achi menekankan bahwa pendaftaran dilaksanakan mandiri oleh orang tua atau wali murid melalui sistem daring resmi.

“Sistem online ini justru diterapkan untuk meminimalkan peluang intervensi atau praktik titip-menitip. Kami pastikan tidak ada ruang untuk kecurangan,” tuturnya.

Dinas Pendidikan Kota Makassar mengajak masyarakat untuk mengakses informasi resmi melalui kanal daring sekolah dan laman SPMB, serta tidak mudah terprovokasi isu yang belum terbukti kebenarannya.

“Kami terus berkomitmen menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan anak-anak di Kota Makassar,” imbuh Achi Soleman.

Ia juga meluruskan, polemik pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru di Kota Makassar masih menjadi sorotan publik. Achi Soleman, memastikan program pembagian seragam terus berproses dan akan segera terealisasi.

“Diperkirakan akhir bulan ini atau awal Agustus mendatang seragam sudah mulai dibagikan,” kata Achi.

Ia menjelaskan, untuk sementara pihak sekolah diminta mengatur kebijakan pemakaian pakaian yang wajar bagi siswa baru. Selain itu, Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan surat edaran resmi tentang ketentuan seragam harian.

“Senin sampai Kamis, SD menggunakan putih merah, SMP memakai putih biru. Aturan ini dibuat agar orang tua tidak terbebani membeli seragam lain,” bebernya.

Di tengah harapan pembagian seragam gratis, informasi maraknya jual beli seragam di sekolah kembali mencuat di media sosial. Achi menegaskan, pihak sekolah dilarang memperjualbelikan seragam dalam bentuk apa pun.

“Larangan ini untuk menghindari potensi pungli dan melindungi sekolah sesuai amanah KPK. Masyarakat bebas memilih sendiri tempat membeli seragam sesuai kemampuan,” ujarnya.

Menurutnya, alasan bahwa seragam khusus seperti batik atau baju olahraga untuk menunjukkan identitas sekolah juga tidak relevan.

“Identitas sekolah sudah jelas tercantum pada atribut nama sekolah di seragam. Tidak perlu harus membeli baju khusus,” tegasnya.

Achi juga meminta sekolah fokus pada peningkatan mutu pendidikan, bukan urusan seragam. Yang lebih penting adalah kualitas pembelajaran, karakter anak-anak, sarana prasarana, dan kompetensi guru.

Bagi sekolah yang merasa perlu mengklarifikasi dugaan praktik jual beli seragam, Disdik membuka ruang konfirmasi.

“Kalau ada laporan yang masuk, kami akan cek. Jika terbukti, akan dilanjutkan ke Inspektorat. Silakan masyarakat melapor,” tandasnya.

Artikel Bantah Isu Titip Siswa, Disdik Makassar Pastikan SPMB 2025 Bersih dan Terbuka pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Setelah sempat terkendala gangguan teknis pada hari pertama akibat server yang mengalami overload, hari kedua dan ketiga berlangsung tanpa hambatan berarti. Para orang tua dan calon peserta didik pun dapat mengunggah dokumen persyaratan dengan lebih mudah.

SPMB 2025 dibuka serentak di seluruh sekolah negeri sejak 30 Juni hingga 4 Juli mendatang. Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berupaya memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya agar pelaksanaan pendaftaran siswa baru berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Kendati demikian, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Makassar kembali mencatat fenomena penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah favorit, sementara sekolah lain justru kekurangan murid.

Kondisi ini diakui Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan Makassar, Syarifuddin, sebagai situasi yang selalu terjadi setiap tahun. Apalagi ini baru tahapan jalir domisili, belum jalur lainya.

“Hingga hari ketiga pendaftaran (kemarin), beberapa sekolah sudah menerima jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas,” ujar Syarifuddin, Kamis (3/7/2025).

Salah satu contohnya SMP 30, yang jumlah pendaftarnya sudah mencapai 600 orang. Padahal, daya tampung untuk 11 rombongan belajar (rombel) hanya sekitar 356 siswa, atau separuhnya sekitar 170 siswa.

“Ini baru hari kedua dan masuk hari ketiga. Kalau kotanya 356, yang mendaftar sudah 600. Berarti kuotanya pasti lebih,” ujar Syarifuddin.

Sebaliknya, di sekolah lain, kuota jalur domisili dalam kota masih banyak yang belum terpenuhi. Sebagai contoh, SMP 49 di Kopa, dari total kuota 95 kursi untuk jalur kota, baru terisi 15 pendaftar.

“Namun pada jalur perbatasan, justru pendaftar sudah mencapai 100 orang, padahal jatahnya hanya enam kursi,” ungkapnya.

Saat ini, tidak ada penambahan rombel, hanya pendistribusian. Syarifuddin menegaskan, pihaknya tidak akan membuka rombel baru pada sekolah-sekolah favorit yang pendaftarnya menumpuk.

Solusi yang ditempuh adalah pendistribusian siswa ke sekolah lain yang kekurangan pendaftar.

“Kita tidak menambah rombel, tetapi mendistribusikan siswa yang tidak tertampung ke sekolah yang kuotanya masih kurang,” katanya.

Proses pendistribusian dilakukan dengan memanggil langsung orang tua calon siswa, atau mengumumkan daftar sekolah yang masih memiliki kursi kosong.

Calon siswa yang belum tertampung tidak perlu mendaftar ulang secara online, sebab seluruh data mereka sudah terekam dalam sistem SPMB.

“Misalnya, siswa yang tidak tertampung di SMP 13 dapat diarahkan ke SMP 21 yang lokasinya berdekatan dan masih kekurangan tiga kelas,” tuturnya.

“Begitu pula beberapa sekolah lain yang menjadi penyangga, seperti SMP 23, SMP 52, atau SMP 53,” tambah dia.

Oleh sebab itu, pihaknya fokus sosialisasi dan penyangga baru tahun depan. Dimana, selaku mewakili Dinas Pendidikan. Ia menilai salah satu penyebab membludaknya pendaftar di sekolah tertentu adalah kecenderungan masyarakat untuk memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah favorit.

Karena itu, tahun depan akan dilakukan pemetaan dan pembukaan 7 sekolah SMP Negeri baru melalui mekanisme regrouping (penggabungan) beberapa Sekolah Negeri yang kekurangan murid.

Rencana ini akan difokuskan pada kawasan padat penduduk yang akses SMP-nya masih jauh, misalnya wilayah Cenderawasih, sekitar Pertamina Senggola, dan beberapa lokasi lain.

“Kita akan mendirikan 7 sekolah baru untuk menyangga sekolah yang menumpuk pendaftarnya. Tahun ini proses administrasinya kita tuntaskan, supaya tahun ajaran baru 2026 sudah bisa mulai menerima siswa,” terang Syarifuddin.

Pendirian sekolah-sekolah baru ini tidak membutuhkan biaya pembangunan fisik yang besar. Lahan yang sudah tersedia dan gedung SD yang kurang murid akan diregroup menjadi SMP.

“Langkah ini lebih cepat dan efisien dibanding pembangunan sekolah baru yang memakan biaya hingga puluhan miliar rupiah,” imbuhnya.

Ia mengimbau ke orang tua tetap tenang. Syarifuddin meminta para orang tua calon peserta didik untuk tidak hanya memprioritaskan sekolah favorit.

Pemerintah telah memastikan mutu pendidikan di sekolah lain tetap terjaga. Ia juga memastikan bahwa hingga hari terakhir pendaftaran, seluruh siswa tetap akan difasilitasi untuk mendapatkan sekolah sesuai ketentuan zonasi dan kuota yang tersedia.

“Masih ada waktu hingga akhir pendaftaran. Kami pastikan anak-anak tetap terakomodir dengan pemerataan distribusi di sekolah-sekolah yang kuotanya belum penuh,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 55 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Makassar. Sesuai ketentuan terbaru Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2025, untuk SMP, jalurnya meliputi domisili, afirmasi, mutasi, serta prestasi.

Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada jalur pendaftaran lain di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

Artikel Atasi Penumpukan Siswa, Disdik Makassar Siapkan “Regrouping” SMP Baru pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Makassar menunjukkan bahwa lebih dari 8.000 lulusan SD akan gagal melanjutkan ke SMP negeri karena ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas yang tersedia.

Fenomena ini bukan hanya soal angka, melainkan cermin dari stagnasi kebijakan pendidikan kota.

Setiap tahun, permasalahan serupa terulang, sekolah negeri dibanjiri pendaftar sementara ruang belajar terbatas, dan pembangunan infrastruktur pendidikan tak kunjung mengejar pertumbuhan jumlah penduduk.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menilai kondisi ini sebagai sinyal darurat yang harus segera direspons dengan pendekatan kolaboratif dan realistis.

“Beginilah keadaan pendidikan kita hari ini. Sementara waktu, solusi paling konkret adalah memaksimalkan peran sekolah swasta yang sudah ada,” kata Fahrizal saat di konfirmasi, Kamis 22 Mei 2025.

“Kalau kita paksakan tambah siswa di dalam satu kelas, risikonya adalah pelanggaran terhadap aturan sistem Dapodik. Dampaknya, siswa bisa tidak terdaftar secara sah. Itu kan berbahaya,” jelasnya.

Ia menilai bahwa solusi jangka pendek semata tidak cukup. Pemerintah Kota Makassar harus segera merancang kebijakan jangka panjang berupa pembangunan unit sekolah baru yang berkualitas.

Pasalnya, Pemkot tidak bisa terus mengandalkan tambal sulam solusi musiman. Diperlukan kebijakan jangka panjang yang menyasar akar persoalan.

“Harus kita bangun sekolah-sekolah baru yang kualitasnya setara, atau bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah negeri favorit yang sudah ada. Kita tidak bisa terus mengandalkan sistem darurat seperti ini setiap tahun,” ujarnya.

Meski begitu, Fahrizal tidak mau solusi dari persoalan ini dilakukan dengan gegabah, perlu pembenahan serius terhadap sistem penerimaan murid baru.

“Kita harus pastikan bahwa SPMB tahun ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai ada praktik titipan atau permainan kuota yang akhirnya mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Fahrizal.

Sebelumnya, Ketua Panitia SPMB 2025, Sutardin, menyampaikan bahwa jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 21.795 siswa. Rinciannya, sebanyak 16.584 berasal dari SD negeri dan 5.211 dari SD swasta.

Sementara itu, daya tampung SMP negeri di Makassar hanya tersedia untuk 13.696 siswa, yang tersebar dalam 428 rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas maksimal 32 siswa per kelas.

“Dengan kondisi ini, sekitar 8.099 siswa harus mencari sekolah alternatif di luar SMP negeri,” ujar Sutardin.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan solusi dengan menggandeng sekolah swasta sebagai penampung tambahan.

Namun demikian, tidak semua orang tua menyambut baik opsi ini. Keterbatasan finansial menjadi kendala utama, mengingat biaya pendidikan di sekolah swasta relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.

Disdik Makassar menegaskan bahwa kuota di SMP negeri tidak bisa ditambah sembarangan karena akan berdampak pada kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar.

Sutardin menekankan bahwa pemaksaan kapasitas hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti minimnya sarana pendukung dan menurunnya kenyamanan belajar siswa.

Artikel DPRD Makassar Dorong Pemkot Siapkan Kebijakan Jangka Panjang, Imbas SPMB 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.