Di penghujung tahun 2025, Pemkot Makassar sukses meraih apresiasi bergengsi di tingkat nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI). Kategori Golden Trophy Top Digital Awards 2025.

Ini menjadi bukti bahwa genap satu tahun masa kepemimpinan Munafri-Aliyah, kinerja mulai terlihat. Sehingga Kota Makassar diganjar penghargaan terbaik, sebagai salah satu Kota dengan komitmen transformasi digital terbaik di Indonesia.

Penghargaan Kriteria Golden Trophy diberikan langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dalam acara puncak TOP Digital Awards 2025, yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Desember 2025, bertempat di Hotel Raffles, Ciputra World, Kuningan, Jakarta Selatan.

Uasai menerima penghargaan bergengsi Top Digital Awards 2025. Ketika dimintai komentar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah yang terlibat dalam penguatan transformasi digital.

“Yang paling pertama adalah tentu terima kasih buat seluruh SKPD. Karena kerja ini adalah kerja kita bersama yang melihat fungsi dari sebuah digitalisasi yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya di Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata pengakuan nasional terhadap Pemkot Makassar, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui inovasi teknologi informasi lewat aplikasi Layanan online terintegrasi warga Makassar (LONTARA+).

Aplikasi ini adalah simbol transformasi menuju tata kelola kota yang lebih cerdas, terbuka, dan partisipatif sebagai inti dari pelayanan publik digital.

Dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memperluas literasi digital, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota

Prestasi Pemkot Makassar, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi salah satu yang paling menonjol, sehingga diganjar penghargaan tertinggi.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Makassar, telah mengelola pemerintahan secara modern, profesional, transparan, dan akuntabel.

Sekaligus mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Munafri menuturkan, dengan capaian ini Pemkot Makassar menunjukkan posisinya sebagai salah satu Kota dengan komitmen terkuat terhadap inovasi digital, sekaligus menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam memaksimalkan teknologi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan warga.

“Artinya proses digitalisasi ini akan memberikan segala kemudahan terhadap pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar,” tambah politisi Golkar itu.

Artikel Pemkot Makassar Raih Golden Trophy Top Digital Awards 2025, Bukti Transformasi Digital Berjalan Melesat pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Betapa tidak, dari puluhan OPD yang seharusnya sudah bergerak menuju sistem terintegrasi dan transparan, hanya dua OPD yang tercatat benar-benar menerapkan digitalisasi.

Kondisi ini membuat Appi sapaan akrabnya Wali Kota Makassar, mengambil langkah tegas pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, sebuah langkah strategis yang menandai dimulainya “babak baru” tata kelola pemerintahan tanpa lagi bergantung pada sistem manual yang rawan keliru dan lamban.

“Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Appi saat menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Anggaran 2025, di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025).

Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Ia bahkan menyampaikan kegeramannya karena dari sekian banyak organisasi perangkat daerah (OPD), hanya dua OPD yang tercatat telah menerapkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam arahannya, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan membentuk Tim Percepatan Digitalisasi yang bertugas memastikan seluruh sistem manual beralih penuh ke sistem digital pada tahun depan.

“Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” tegasnya.

Ia menggambarkan bagaimana data manual sering berubah-ubah mulai dari catatan pensil, pulpen, hingga laporan akhir yang berbeda-beda sehingga memicu persoalan berulang saat pemeriksaan.

Appi menegaskan bahwa setelah pembentukan tim digitalisasi, setiap OPD akan diberikan target dan jadwal implementasi.

“Pastinya ada target, dan harus jalan. Tim ini akan membuat schedule yang memaksa semua OPD menerapkan digitalisasi. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan, ada sanksi,” tegasnya.

Menurutnya, banyak OPD yang menganggap digitalisasi hanyalah urusan aplikasi dan fitur sederhana, padahal transformasi digital menyangkut hal strategis seperti akuntabilitas, efisiensi data, dan transparansi keuangan.

Appi menilai sistem manual dianggap remeh oleh sebagian pihak, padahal dampaknya sangat besar terhadap keakuratan data dan kepercayaan publik.

Artikel Pemkot Makassar Percepat Transformasi Digital, Bentuk Tim Implementasi di Semua OPD pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Bimtek tersebut diikuti oleh kader PKK dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas para kader dalam mengelola data secara digital melalui aplikasi SIM PKK.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek ini merupakan langkah nyata TP PKK bersama Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong transformasi digital di lingkungan organisasi PKK.

Menurut Faridah, pengelolaan data yang baik menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pemberdayaan keluarga di tingkat kota.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin seluruh kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatan administrasi dan pelaporan. SIM PKK menjadi sarana penting untuk memastikan program PKK berjalan lebih efektif dan terukur,” ujar Faridah.

Ia menambahkan, digitalisasi data PKK diharapkan dapat membantu sinkronisasi antara data di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.

“Dengan begitu, setiap program yang dijalankan dapat terpantau secara menyeluruh dan mempermudah proses evaluasi di lapangan,” tambahnya.

Faridah juga meminta seluruh peserta untuk serius mengikuti setiap sesi bimtek, mengingat akan ada ujian pada akhir kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta dalam menggunakan sistem tersebut.

“Ujian ini penting untuk memastikan seluruh kader benar-benar memahami alur dan mekanisme input data. Dengan begitu, pelaporan dari tingkat bawah hingga atas bisa dilakukan secara seragam dan akurat,” jelasnya.

Ia berharap melalui kegiatan ini, para kader tidak hanya menguasai aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan materi bimbingan teknis yang dibawakan oleh pengurus TP PKK Kota Makassar: Arifah Zainuddin, Dewi Sartika, dan Ikhsan selaku fasilitator.

Dalam pemaparannya, Arifah Zainuddin menjelaskan fungsi utama SIM PKK, yaitu sebagai bank data kegiatan PKK yang dapat menyimpan dokumen digital seperti laporan, foto kegiatan, notulen, serta menggantikan sistem manual menjadi sistem daring yang terintegrasi. Selain itu, SIM PKK juga menyediakan dashboard capaian per Pokja dan per wilayah, sehingga memudahkan pemantauan kinerja organisasi.

Sesi berikutnya dipandu oleh Dewi Sartika dan Ikhsan, yang membimbing peserta secara langsung dalam pengisian data website, administrasi, serta pelaporan kegiatan Pokja 1 hingga Pokja 4.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap dapat memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemberdayaan keluarga di Kota Makassar.

Artikel Dukung Transformasi Digital, TP PKK Makassar Laksanakan Bimtek Sistem Informasi Manajemen PKK pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu dibuktikan dengan kembali meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 Pemerintah Daerah Terbaik di Indonesia dalam Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025, Kamis (18/09/2025).

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem dalam Seminar Nasional dan Perilisan GM-DTGI Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang diadakan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM).

Penghargaan GM-DTGI Awards 2025 ini merupakan pengakuan atas upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan inovasi digital dan transformasi pemerintahan yang transparan serta efisien.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem mengatakan penghargaan ini menjadi salah satu bukti kota Makassar yang memiliki komitmen untuk selalu membuat inovasi dalam hal digitalisasi.

“Ini bukti kerja keras kita bersama dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat kota Makassar,” ucapnya.

“Dua tahun berturut-turut kita raih penghargaan yang sama. Ini menjadi cambuk dan motivasi kami untuk terus
berinovasi,” sambung Roem.

Roem menjelaskan salah satu faktor utama yang mendukung pencapaian keberhasilan ini yakni penerapan teknologi digital.

Dimana Pemkot Makassar dinilai menunjukkan kinerja baik dalam menerapkan teknologi digital untuk pelayanan publik dan pengelolaan data.

Seperti kata Roem, baru-baru ini Pemkot Makassar meluncurkan Makassar Super Apps atau yang biasa disebut dengan Lontara+.

Aplikasi “Lontara+” ini merupakan sebuah platform inovatif yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kota Makassar.

Aplikasi ini dapat diakses oleh warga baik untuk mengajukan permohonan dan bahkan melacak status layanan-layanan tersebut tanpa harus mengunjungi kantor-kantor pemerintah secara langsung.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam proses digitalisasi juga menjadi salah penilaian.

“Kita berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam inovasi digitalisasi yang mempermudah pelayanan publik di Kota Makassar,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, mengungkapkan penghargaan GM-DTGI adalah indeks yang dikembangkan oleh UGM untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Indeks ini mencakup tujuh pilar yakni tata kelola dan kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan. Reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen.

“Kita juga menilai dari tata kelola data, ekosistem digital, desain platform yang berpusat pada pengguna serta keamanan siber dan privasi,” tuturnya.

Penghargaan ini juga dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan dan implementasi tata kelola transformasi digital pada Pemerintah Daerah.

“GM-DTGI ini bukan hanya fokus teknologi tapi ini tentang proses dan penekanan indeks yang kami buat agar pemerintah daerah ini terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi inovasi yang bisa mempermudah masyarakat,” tandasnya.

Artikel Transformasi Digital Antarkan Pemkot Makassar Masuk 10 Kota Terbaik di Indonesia pertama kali tampil pada Dot NEWS.