MAKASSAR, 08 Februari 2026 (Dotnews) — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan peran strategis Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan di tingkat paling dasar. Ia meminta seluruh RT/RW bekerja aktif, responsif, dan bebas dari kepentingan politik dalam melayani warga.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat silaturahmi dan pengarahan kepada Ketua RT/RW se-Kota Makassar di Pantai Bosowa, Minggu (8/2/2026). Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.
“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif. Mereka adalah wajah pemerintah yang paling dekat dengan warga,” kata Munafri.
Ia menekankan, RT/RW memiliki tanggung jawab moral yang sama dengan kepala daerah karena sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat. Karena itu, amanah tersebut harus dibalas dengan kerja nyata dan kehadiran aktif di tengah persoalan warga.
“RT/RW dan Wali Kota itu sama, sama-sama dipilih oleh masyarakat. Artinya, pelayanan tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.
Munafri secara terbuka mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang pasif, sulit dihubungi, atau abai terhadap keluhan warga. Ia menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait kinerja RT/RW.
“Saya tidak mau dengar ada RT atau RW yang malas, tidak mau mendengar keluhan warga, atau menolak menjalankan program pemerintah,” ujarnya.
Menurut Munafri, pemerintah kota tidak akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, lingkungan, dan infrastruktur tanpa dukungan RT/RW yang memahami kondisi riil wilayahnya. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik lima tahun ke depan.
Ia menargetkan dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah, warga Makassar tidak lagi mengalami kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pangan, dan lapangan kerja.
“Saya tidak mau lagi dengar warga susah berobat atau sulit mencari kerja. Ini harus kita kerjakan bersama,” katanya.
Kebersihan dan Penghargaan RT/RW Terbaik
Dalam arahannya, Munafri memberi perhatian khusus pada pengelolaan kebersihan lingkungan. RT/RW diminta serius mengelola sampah dari sumbernya dan mendorong partisipasi warga menjaga lingkungan.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan memberikan penghargaan kepada RT/RW terbaik dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah sebagai bentuk apresiasi kinerja.
“Kebersihan adalah fondasi kesehatan. Kita ingin lingkungan bersih dan warga sehat,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan bank sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus sumber ekonomi warga. Menurutnya, botol plastik bekas bernilai ekonomi dan bisa menambah pendapatan di tingkat RT.
Terkait retribusi sampah, Munafri menegaskan pembebasan biaya hanya berlaku bagi warga kurang mampu, salah satunya yang menggunakan listrik 900 watt. Kebijakan ini, menurutnya, untuk menjaga keadilan dan daya beli masyarakat miskin.
“Kalau tinggal di perumahan besar, tentu tidak bisa minta gratis. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Aduan Digital dan Evaluasi Langsung
Munafri juga mewajibkan seluruh RT/RW menggunakan aplikasi pengaduan Lontara untuk memantau dan meneruskan laporan warga. Aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari, kata dia, akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk dievaluasi.
“Masalah jalan, sampah, dan drainase harus cepat ditangani. Alhamdulillah, banjir di Makassar tahun ini jauh berkurang,” ujarnya.
Larangan Politisasi dan Penegasan Integritas
Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan tidak ada lagi sekat politik di tingkat RT/RW. Seluruh perangkat lingkungan diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok atau afiliasi tertentu.
“Hari ini tidak ada lagi orangnya A atau B. Semua adalah orangnya Pemerintah Kota Makassar,” katanya.
Ia juga menekankan pengelolaan bantuan sosial harus adil dan transparan, berbasis sistem digital. Pemerintah, katanya, tidak akan mentolerir praktik nepotisme dalam penyaluran bansos.
“Tidak boleh ada cerita bantuan jatuh ke keluarga RT atau RW. Bansos harus tepat sasaran,” tegasnya.
Munafri turut menyinggung sejumlah program prioritas, mulai dari seragam sekolah gratis, penguatan Makassar Creative Hub bagi anak muda, akses air bersih PDAM, hingga pembangunan Stadion Untia yang ditargetkan rampung 2027–2028.
Menutup arahannya, Munafri menegaskan larangan pungutan liar di tingkat kelurahan dan meminta RT/RW aktif mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang.
“RT/RW adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Mari kita bangun Makassar bersama dengan kerja nyata,” pungkasnya.
