MAKASSAR, 29 Januari 2026 (Dotnews) — Pemerintah Kota Makassar mulai memantapkan arah pembangunan daerah menuju tahun 2027 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan agar tetap berkesinambungan dan responsif terhadap dinamika perkotaan.
Forum konsultasi publik tersebut berfungsi sebagai wadah strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sekaligus memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan seiring dengan visi jangka menengah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran krusial karena berada pada fase konsolidasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.
“Tahun 2027 menjadi masa penguatan implementasi RPJMD. Karena itu, perencanaan harus disusun secara matang, terukur, dan sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Ia menekankan bahwa RKPD tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen perencanaan tahunan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga konsistensi kebijakan serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, sebagai pijakan utama dalam penyusunan RKPD 2027. Menurutnya, dokumen tersebut harus mampu menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan pelaksanaan program nyata di setiap perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang berbasis data dan indikator kinerja, serta disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Aspirasi publik, kata dia, perlu diakomodasi melalui perpaduan pendekatan top-down dan bottom-up secara seimbang.
“Prinsip keberlanjutan harus menjadi pegangan utama. Program yang sudah berjalan perlu diperkuat, disempurnakan, dan dipercepat dampaknya, terutama yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota,” jelasnya.
Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari kesinambungan administrasi program, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjawab tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil forum ini secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras, sinergis, dan berorientasi pada hasil.
“Setiap program dan kegiatan harus dapat diukur outcome dan dampaknya, sehingga target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
