Dotnews.co.id, Morowali – Besarnya aktivitas industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menginstruksikan pembentukan satuan tugas (Satgas) terpadu untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pajak serta retribusi yang belum tergarap maksimal.
Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk memperkuat penerimaan di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat.
Instruksi tersebut disampaikan Anwar dalam rapat koordinasi di kediaman gubernur, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026).
Menurut Anwar, sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun anggaran harus dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Meski capaian pendapatan dinilai sudah baik, ia mengingatkan jajarannya agar tidak mengabaikan potensi yang masih bisa dioptimalkan.
“Capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada,” tegas Anwar.
Kendaraan Berat dan Pajak Air Permukaan Jadi Sasaran
Salah satu fokus optimalisasi PAD adalah aktivitas industri di Morowali dan Morowali Utara. Pemerintah provinsi ingin memastikan kegiatan usaha yang berlangsung di kedua wilayah tersebut diikuti pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
Potensi yang menjadi perhatian antara lain pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang digunakan untuk menunjang operasional industri.
Selain itu, pemerintah juga membidik potensi pajak air permukaan dari pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan usaha.
Anwar meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat pendataan dan mempelajari praktik pengelolaan pajak air permukaan di daerah lain. Penghitungan kewajiban pajak, kata dia, harus didukung data penggunaan sumber daya yang akurat serta koordinasi dengan instansi teknis terkait.
“Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Tak Hanya Beban Bapenda, Semua OPD Diminta Bergerak
Untuk memastikan upaya tersebut berjalan, Satgas terpadu direncanakan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk instansi yang menangani pendapatan, lingkungan hidup, kehutanan, ketenagakerjaan, serta sektor teknis lainnya.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten juga akan diperkuat untuk mendukung pendataan, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap potensi penerimaan di lapangan.
Anwar menegaskan, optimalisasi PAD tidak bisa hanya mengandalkan Bapenda. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya, terutama dalam menyediakan data serta mengawasi aktivitas usaha di sektor masing-masing.
“Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal,” katanya.
Melalui pendekatan lintas sektor tersebut, pemerintah berharap potensi penerimaan yang selama ini belum terdata atau belum optimal dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Perkuat Fiskal untuk Membiayai Pembangunan
Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Tengah.
Di tengah ketidakpastian penerimaan dari pemerintah pusat, optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi salah satu upaya untuk memperluas ruang fiskal dan menjaga keberlanjutan program pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Kepala Bapenda Kabupaten Morowali.
