Untuk menyampaikan perkembangan tahapan pelaksanaan, panitia Musprov VIII Kadin Sulsel menggelar konferensi pers bersama sejumlah awak media cetak, online, dan elektronik di Makassar.

Ketua Organizing Committee (OC) Musprov VIII Kadin Sulsel, Adnan Pratama, mengatakan Musprov kali ini tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum strategis memperkuat posisi Kadin sebagai mitra utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat panitia kini fokus memastikan pelaksanaan Musprov berjalan tertib, profesional, dan mampu menghadirkan suasana demokratis di tubuh organisasi.

“Musprov VIII harus menjadi momentum lahirnya energi baru bagi dunia usaha di Sulawesi Selatan. Kami ingin forum ini menjadi ruang konsolidasi pengusaha sekaligus memperkuat sinergi antara Kadin dan pemerintah dalam mendorong investasi daerah,” ujar Adnan.

Ia mengungkapkan, panitia saat ini intens melakukan koordinasi dengan pengurus Kadin kabupaten/kota, termasuk terkait kesiapan peserta, akomodasi, teknis persidangan, hingga fasilitas penunjang selama kegiatan berlangsung di Bulukumba.

Adnan menegaskan, panitia berkomitmen menjaga pelaksanaan Musprov tetap terbuka dan sesuai mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

“Kami ingin Musprov ini berjalan sehat, penuh semangat kebersamaan, dan menjadi contoh pelaksanaan organisasi yang modern serta transparan,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee (SC) Musprov VIII Kadin Sulsel, Harmansyah, memastikan proses pencalonan Ketua Kadin Sulsel dibuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota yang memenuhi syarat organisasi.

Menurut Harmansyah, steering committee akan menjaga independensi selama tahapan berlangsung agar seluruh kandidat memiliki ruang kompetisi yang sama.

“SC memastikan seluruh proses berjalan fair dan demokratis. Semua anggota yang memenuhi ketentuan organisasi memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon Ketua Kadin Sulsel,” tegas Harmansyah.

Ia menjelaskan, salah satu syarat utama bakal calon ketua adalah berstatus sebagai anggota biasa Kadin dengan kepemilikan KTA-B aktif selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2024, 2025, dan 2026.

Tak hanya itu, calon juga diwajibkan memperoleh dukungan tertulis sedikitnya dari enam Kadin kabupaten/kota definitif di Sulawesi Selatan.

“Persyaratan ini menunjukkan bahwa calon tidak hanya memiliki legalitas organisasi, tetapi juga dukungan nyata dari daerah,” jelasnya.

Harmansyah turut mengumumkan bahwa proses pendaftaran calon ketua akan mulai dibuka pada 28 Mei 2026. Panitia juga telah menyiapkan sistem administrasi berbasis digital guna mempermudah seluruh tahapan pendaftaran.

Formulir pendaftaran maupun pengembalian berkas dapat dilakukan secara daring melalui website resmi Musprov VIII Kadin Sulsel di www.musprovviiikadinsulsel.com.

Musprov VIII Kadin Sulsel diprediksi menjadi salah satu agenda organisasi terbesar tahun ini karena akan dihadiri pengurus Kadin se-Sulawesi Selatan, pelaku usaha, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.

Selain agenda organisasi, pelaksanaan Musprov di Kabupaten Bulukumba juga diharapkan memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya perhotelan, pariwisata, dan UMKM selama kegiatan berlangsung.

Artikel SC Musprov Kadin Sulsel Tegaskan Syarat Ketat Calon Ketua, Minimal Kantongi Dukungan 6 Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menunjuk Harmansyah sebagai Ketua Steering Committee (SC) atau panitia pengarah Muprov VIII Kadin Sulsel.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kadin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Skep/009/DP/III/2026 tentang Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pengarah serta Panitia Pelaksana Musyawarah Provinsi VIII Kadin Sulsel.

Figur Harmansyah sendiri dikenal luas sebagai organisator dan pengusaha yang memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi kepemudaan, dunia usaha hingga politik.

Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Harmansyah juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Di kalangan pengusaha muda, namanya cukup dikenal karena pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) BPD HIPMI Sulsel periode 2016-2019.

Tak hanya aktif di organisasi pengusaha, Harmansyah hingga kini juga masih dipercaya memimpin Karang Taruna Sulawesi Selatan. Kiprahnya di organisasi sosial kepemudaan dinilai menjadi salah satu modal penting dalam membangun komunikasi lintas sektor dan memperkuat jejaring kolaborasi.

Di level nasional, Harmansyah juga tercatat menjabat sebagai Komisaris di perusahaan BUMN sektor infrastruktur, PT Waskita Toll Road. Pengalaman tersebut disebut semakin memperkuat kapasitasnya dalam mengawal agenda-agenda strategis organisasi, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan latar belakang organisasi dan pengalaman manajerial yang dimiliki, penunjukan Harmansyah sebagai Ketua SC dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan Muprov VIII Kadin Sulsel berjalan profesional dan kondusif.

Dengan amanah tersebut, Harmansyah menegaskan kesiapannya untuk memastikan seluruh tahapan Muprov berjalan lancar, demokratis dan sesuai aturan organisasi.

“Muprov ini bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi momentum konsolidasi dunia usaha Sulawesi Selatan untuk memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Harmansyah, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, Steering Committee akan mengawal seluruh proses mulai dari tahapan administrasi, penjaringan calon ketua hingga pelaksanaan sidang-sidang organisasi agar berlangsung transparan, profesional dan menjunjung tinggi AD/ART organisasi.

Menurut Harmansyah, Muprov VIII Kadin Sulsel harus menjadi ruang lahirnya gagasan besar untuk memperkuat iklim investasi dan memperluas kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menghadirkan Muprov yang berintegritas, kondusif dan melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin Sulsel lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha,” katanya.

Ia juga menilai, tantangan ekonomi global saat ini menuntut organisasi pengusaha untuk bergerak lebih cepat dan solid dalam menciptakan peluang usaha baru, memperkuat UMKM serta membuka ruang investasi di berbagai sektor strategis.

Karena itu, lanjutnya, Muprov VIII bukan hanya agenda seremonial lima tahunan, tetapi momentum penting menentukan arah organisasi dalam menjawab tantangan ekonomi Sulawesi Selatan ke depan.

Pelaksanaan Muprov di Kabupaten Bulukumba disebut menjadi simbol semangat baru Kadin Sulsel untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Lokasi wisata Hakuna Matata dipilih karena dinilai mampu menghadirkan suasana musyawarah yang lebih terbuka sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata dan investasi di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota di Sulsel dikabarkan mulai melakukan konsolidasi internal menjelang pembukaan tahapan pencalonan. Muprov VIII diprediksi bakal berlangsung dinamis mengingat agenda tersebut akan menentukan arah kepemimpinan Kadin Sulsel lima tahun ke depan.

Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, forum tersebut juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi daerah, termasuk mendorong investasi, hilirisasi sektor unggulan dan pengembangan kawasan industri baru di Sulawesi Selatan.

Artikel Dipercaya jadi Ketua SC, Ini Rekam Jejak Harmansyah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu kandidat yang menjadi perhatian adalah Bambang Wijayanto. Selain dikenal sebagai pengusaha, Bambang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Maros yang selama ini aktif dalam berbagai pembahasan terkait pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha.

Dalam Muskab tersebut, Bambang akan bersaing dengan tiga kandidat lainnya untuk memperebutkan kursi Ketua Kadin Maros periode mendatang.

Meski persaingan diperkirakan berlangsung ketat, Bambang mengaku optimistis mampu meraih dukungan mayoritas peserta Muskab.

Menurutnya, pengalaman di dunia usaha dan legislatif menjadi modal penting untuk membawa Kadin Maros lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan pelaku usaha lokal.

“Saya optimistis karena niat saya maju bukan semata-mata untuk jabatan, tetapi bagaimana Kadin bisa menjadi rumah besar bagi pengusaha di Maros dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bambang.

Ia menilai Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperluas peluang usaha, hingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Karena itu, Bambang berharap organisasi tersebut dapat lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha kecil, menengah, hingga besar.

Menurutnya, Maros memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, jasa, hingga pariwisata. Potensi tersebut dinilai perlu didorong melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.

“Kadin harus hadir sebagai penggerak ekonomi daerah. Kita ingin pengusaha lokal bisa naik kelas dan memiliki daya saing,” katanya.

Meski optimistis memenangkan pemilihan, Bambang menegaskan tetap menghormati seluruh proses demokrasi dalam Muskab Kadin Maros.

Ia mengaku siap menerima apa pun hasil keputusan peserta pemilihan dan tetap mendukung siapa pun kandidat yang nantinya dipercaya memimpin organisasi tersebut.

“Yang paling penting adalah menjaga kebersamaan dan soliditas organisasi. Siapa pun yang terpilih nanti, saya siap mendukung demi kemajuan Kadin Maros,” tegasnya.

Pelaksanaan Muskab Kadin Maros sendiri dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah organisasi ke depan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Selain memilih ketua baru, forum tersebut juga diharapkan melahirkan gagasan dan program strategis yang mampu memperkuat peran Kadin dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Maros.

Artikel Maju di Muskab Kadin Maros, Bambang Wijayanto Usung Semangat Kolaborasi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, M. Syarief, mengatakan pendaftaran dibuka mulai 31 Maret hingga 10 April 2026.

“Pendaftaran Ketua dan anggota Komisioner BAZNAS Kota Makassar dibuka sampai 10 April 2026,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, panitia seleksi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk ikut berpartisipasi dalam proses tersebut.

“Kami mengundang masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mendaftar,” katanya.

Adapun syarat utama antara lain Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, berintegritas, serta memiliki kapasitas di bidang pengelolaan zakat. Calon juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat politik praktis, serta tidak menjadi anggota partai politik.

Selain itu, peserta wajib bersedia bekerja penuh waktu, tidak memiliki catatan pidana berat, dan tidak merangkap jabatan di lembaga pengelola zakat lainnya. Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap diperbolehkan mendaftar dengan syarat bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Kementerian Agama atau secara langsung dengan menyerahkan berkas ke Bagian Kesra Kota Makassar.

Tahapan seleksi meliputi verifikasi administrasi pada 12–13 April 2026, ujian tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 18–19 April 2026, serta wawancara pada 19–20 April 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 23–25 April 2026.

Syarief menambahkan, tim seleksi terdiri dari unsur Pemerintah Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar, serta kalangan akademisi. Pimpinan BAZNAS yang saat ini menjabat juga masih berpeluang mendaftar kembali karena baru menjalani satu periode.

Nantinya, maksimal 10 nama calon yang lolos seleksi akan diusulkan kepada BAZNAS RI untuk menjalani tahapan lanjutan hingga penetapan akhir.

“Seluruh hasil seleksi akan kami konsultasikan kepada Wali Kota Makassar selaku pembina,” pungkasnya.

Artikel Pemkot Makassar Buka Seleksi Komisioner BAZNAS 2026–2031, Pendaftaran Hingga 10 April pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Rapat yang digelar di Gedung Kemenko Bidang Pangan itu diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah yang masuk dalam daftar proyek PSEL. Forum ini bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Munafri menyebut, rapat tersebut membahas perkembangan serta roadmap proyek PSEL yang kini tengah didorong percepatannya secara nasional.

Menurutnya, percepatan ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto agar proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan masif di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Kota Makassar, khususnya untuk daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

“Ini adalah perintah langsung Presiden agar proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih masif,” ujar Munafri.

Dalam forum tersebut, Munafri juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pembangunan PSEL. Salah satu strategi yang diusulkan adalah optimalisasi lahan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala.

Ia menilai, pembangunan PSEL di dalam area TPA Antang akan lebih efisien karena tidak memerlukan pemindahan sampah ke lokasi baru yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, lokasi tersebut dinilai lebih aman secara sosial dan lingkungan karena telah lama difungsikan sebagai TPA, sehingga meminimalisir potensi penolakan dari masyarakat di wilayah baru.

Munafri menambahkan, kawasan TPA Antang juga berada pada zona yang memungkinkan pengembangan fasilitas industri pendukung PSEL. Jika disepakati, pemerintah kota hanya perlu menuntaskan proses pembebasan lahan.

Ia berharap proyek PSEL di Makassar dapat segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang dalam penanganan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini diharapkan menjadi investasi yang mampu menyelesaikan persoalan sampah sekaligus memberi nilai tambah bagi Kota Makassar,” pungkasnya.

Artikel Munafri Hadiri Rakortas PSEL, Makassar Siap Percepat Proyek Sampah Jadi Energi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan tersebut digelar di Rindam XIV/Hasanuddin, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Senin (30/3/2026). Aliyah hadir didampingi Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Fathur Rahim.

Upacara pembukaan turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI Gabriel Lema, serta Kepala Pusat Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI Hengki Yuda. Hadir pula unsur Forkopimda serta kepala daerah dan kepala desa se-Sulsel.

Program Latsarmil Komcad ini merupakan bagian dari upaya penguatan bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan, serta pembentukan karakter disiplin dan tangguh bagi ASN dan kepala desa.

Aliyah menegaskan, kehadirannya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis nasional di bidang pertahanan, khususnya dalam membangun semangat nasionalisme di lingkungan aparatur pemerintahan.

“Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas dan kedisiplinan, tetapi juga menanamkan semangat bela negara, loyalitas, serta tanggung jawab kebangsaan bagi ASN dan kepala desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, ASN sebagai pelayan masyarakat harus memiliki komitmen kuat terhadap tugas, sekaligus menjunjung tinggi nilai persatuan dan keutuhan bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap lahir aparatur yang tidak hanya profesional, tetapi juga tangguh dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Menurut Aliyah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan menjadi elemen penting dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan siap mengabdi.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, mendukung penuh program penguatan bela negara karena dinilai strategis dalam membentuk karakter ASN yang disiplin, berjiwa nasionalisme, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap negara.

Ia pun berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius agar nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan cinta tanah air dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Artikel Aliyah Mustika Ilham Hadiri Pembukaan Latsarmil Komcad ASN dan Kades se-Sulsel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI, Gabriel Lema, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Sekitar 2.500 undangan dari berbagai unsur hadir dalam silaturahmi akbar tersebut. Mulai dari Forkopimda Sulsel, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, hingga pimpinan organisasi vertikal, organisasi perempuan, serta kepala desa se-Sulsel.

Kehadiran Munafri dan Aliyah menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh pemangku kepentingan daerah.

“Silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas dan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi,” ujar Munafri.

Dalam suasana yang dikemas melalui gala dinner, rangkaian kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Selain penyerahan penghargaan kepada sejumlah daerah dan pemenang lomba, forum ini juga menjadi ruang interaksi antar pimpinan daerah.

Munafri dan Aliyah terlihat aktif berinteraksi dengan sejumlah kepala daerah dan pimpinan lembaga, memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas jejaring komunikasi dan kerja sama lintas wilayah.

Menurut Munafri, komunikasi yang terbangun, baik dalam forum resmi maupun pertemuan informal, menjadi kunci dalam memperkuat kolaborasi pembangunan antar daerah di Sulawesi Selatan.

“Interaksi seperti ini penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel Munafri–Aliyah Hadiri Silaturahmi Akbar Pemprov Sulsel, Perkuat Sinergi Antar Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Munafri hadir dengan mengendarai motor Vespa dan melakukan riding bersama komunitas bikers, menegaskan posisinya bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga bagian dari pecinta otomotif di Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menyoroti pentingnya kontribusi sektor otomotif terhadap pendapatan daerah, khususnya melalui kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

Ia mengapresiasi kehadiran Motoplex Putra Sulawesi yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan pilihan kendaraan premium bagi masyarakat dan komunitas otomotif.

Namun, ia mengingatkan agar seluruh transaksi kendaraan dilakukan secara on the road, sehingga pajak kendaraan tetap tercatat di Makassar dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya titip, jangan sampai motor dijual off the road. Kalau off the road, tidak ada pajak yang masuk ke Makassar,” tegasnya.

Munafri juga mencontohkan komitmen pribadi dengan memastikan seluruh kendaraan miliknya menggunakan pelat nomor Makassar sebagai bentuk kontribusi langsung kepada daerah.

Selain aspek fiskal, ia menilai kehadiran Motoplex membuka peluang transfer teknologi sekaligus memperkuat ekosistem otomotif di Makassar, termasuk bagi komunitas pengguna merek seperti Vespa, Aprilia, Piaggio, dan Moto Guzzi.

“Ini membuka ruang tenaga kerja dan transfer teknologi. Komunitas juga punya tempat untuk berkembang dan menambah koleksi,” ujarnya.

Ia juga mendorong ekspansi layanan hingga ke wilayah penyangga, khususnya kawasan Ajatappareng, agar akses penjualan dan layanan purna jual semakin luas.

Di akhir sambutannya, Munafri mengingatkan komunitas bikers untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara.

“Keselamatan itu utama. Pastikan selalu patuh aturan dan gunakan perlengkapan berkendara,” pesannya.

Sementara itu, Presiden Direktur Motoplex Putra Sulawesi, Andri Darmawan, menjelaskan showroom ini tidak hanya melayani penjualan unit, tetapi juga servis, penyediaan suku cadang, hingga pengaduan pelanggan.

“Showroom ini hadir sebagai pusat layanan terpadu, bukan sekadar penjualan,” ujarnya.

Network Development Manager PT Piaggio Indonesia, M. Nurcahyo Hadiwasono, menambahkan Makassar menjadi outlet kedua Motoplex setelah Gorontalo, sebagai bagian dari ekspansi jaringan di kawasan Indonesia Timur.

“Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat jaringan kami di wilayah timur Indonesia,” katanya.

Artikel Wali Kota Makassar Resmikan Motoplex Putra Sulawesi, Dorong Pajak Kendaraan Masuk PAD pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Arahan tersebut disampaikan saat membuka Darul Arqam Madya (DAM) Pelatihan Instruktur Dasar (PID) Pengurus Cabang IMM Kota Makassar di Pusdiklat Unismuh Makassar, Minggu (29/3/2026).

Munafri menegaskan, mahasiswa tidak cukup hanya dibekali teori kepemimpinan, tetapi harus mampu membaca peluang dan mengeksekusinya langsung di tengah masyarakat.

Salah satu peluang yang disoroti adalah tingginya kebutuhan pangan di Kota Makassar, khususnya komoditas telur dan ayam, yang dinilai bisa dijawab melalui program urban farming berbasis lorong.

“Mahasiswa harus jadi motor penggerak. Lihat peluang. Harga telur di Makassar saat ini tinggi, ini peluang besar yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Munafri, yang akrab disapa Appi, bahkan menantang kader IMM untuk membina minimal dua lorong sebagai proyek percontohan melalui program “satu lorong satu kandang” yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Ia memastikan, Pemerintah Kota Makassar siap memberikan dukungan, baik dari sisi infrastruktur maupun pendampingan melalui organisasi perangkat daerah terkait.

“Kalau satu lorong bisa kita gerakkan dengan satu kandang ayam, itu sudah menjadi bukti anak muda mampu memberi dampak langsung,” tegasnya.

Selain peternakan, Appi juga mendorong mahasiswa mengembangkan budidaya ikan skala kecil menggunakan metode sederhana, seperti drum atau wadah terbatas yang mudah diterapkan di kawasan perkotaan.

Menurutnya, keterbatasan lahan di kota bukan hambatan, melainkan peluang untuk melahirkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat urban.

“Tidak harus punya empang luas. Dengan drum atau wadah sederhana sudah bisa. Tinggal bagaimana melihat pasar yang sangat terbuka,” jelasnya.

Di sisi lain, Appi menyoroti isu strategis ekoteologi dan pengelolaan sampah sebagai tantangan utama Kota Makassar. Ia mengungkapkan, pemerintah tengah mendorong transformasi sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari open dumping menjadi sanitary landfill, hingga pengembangan proyek waste to energy.

Upaya tersebut diarahkan untuk mengatasi produksi sampah yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, sekaligus mengubah limbah menjadi sumber energi.

“Kita dorong perubahan dari open dumping ke sanitary landfill, lalu ke tahap waste to energy, bagaimana sampah bisa diolah menjadi listrik,” paparnya.

Ia menegaskan, kebersihan kota harus menjadi kesadaran kolektif karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas lingkungan, hingga daya tarik investasi.

Munafri juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi kader IMM untuk terlibat dalam program pemberdayaan berkelanjutan di Kota Makassar.

“Mulai saja dulu. Yang paling sulit itu memulai. Pastikan programnya jalan dan memberi dampak,” tutupnya.

Artikel Wali Kota Makassar Munafri Tantang IMM Garap Urban Farming hingga Kelola Sampah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta jajaran Pemkot Makassar. Rombongan disambut langsung oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam pertemuan yang berlangsung di En Resto.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dengan pembahasan yang mengarah pada kerja sama konkret di sejumlah sektor prioritas, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pengembangan konektivitas antarwilayah.

Hadianto Rasyid menyambut positif kunjungan tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Palu untuk membangun sinergi dengan Makassar.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah awal membangun kerja sama yang lebih luas antara kedua daerah,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan konsep city to city cooperation, yang membuka peluang bagi kedua pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

Pemkot Makassar dan Pemkot Palu menegaskan komitmen agar kerja sama tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan berlanjut pada implementasi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Munafri Arifuddin menilai kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Sinergi antardaerah penting untuk mempercepat pertukaran inovasi dan praktik terbaik, sehingga potensi masing-masing kota bisa saling melengkapi dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.

Ia berharap, langkah ini menjadi titik awal penguatan hubungan antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua kota secara berkelanjutan.

Artikel Makassar–Palu Jajaki Kerja Sama Strategis, Munafri Dorong Kolaborasi Antardaerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.