Terpilihnya Andi Iwan secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan yang hadir dalam forum tertinggi organisasi nelayan tersebut.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Andi Iwan Darmawan Aras bersama jajaran pengurus HNSI Sulsel langsung dilantik. Prosesi pelantikan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Lidya Assegaf, Wakil Ketua Umum DPP HNSI Agus Suherman, para pengurus DPP HNSI, tokoh perikanan, serta seluruh ketua DPC HNSI dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Andi Iwan menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepadanya bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan nelayan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Menurutnya, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi maritim terbesar di Indonesia yang memiliki potensi perikanan dan kelautan sangat besar. Namun di sisi lain, masih banyak nelayan yang menghadapi berbagai persoalan mulai dari keterbatasan sarana produksi, akses permodalan, perlindungan sosial, hingga fluktuasi harga hasil tangkapan.

“HNSI harus menjadi rumah besar bagi nelayan Sulawesi Selatan. Organisasi ini harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan menjadi jembatan antara nelayan dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi,” kata Andi Iwan.

Ia menegaskan, kepemimpinannya lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi nelayan, peningkatan akses bantuan dan permodalan, pengembangan infrastruktur perikanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir.

Menurut Andi Iwan, kesejahteraan nelayan harus menjadi agenda utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, HNSI Sulsel akan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Kami ingin memastikan nelayan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Mereka adalah garda terdepan sektor perikanan yang selama ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sudah saatnya kesejahteraan mereka menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai legislator di Senayan, Andi Iwan juga berkomitmen memanfaatkan jaringan dan kapasitas yang dimilikinya untuk memperjuangkan berbagai program yang berpihak kepada nelayan Sulawesi Selatan.

Ia menilai tantangan sektor perikanan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, kenaikan biaya operasional melaut, hingga persaingan pasar yang semakin ketat. Karena itu, diperlukan organisasi yang kuat dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada nelayan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Lidya Assegaf, berharap kepengurusan baru HNSI Sulsel mampu membawa organisasi menjadi lebih solid dan adaptif terhadap perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan jumlah nelayan dan potensi perikanan terbesar di Indonesia sehingga membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat pesisir secara luas.

Musda III HNSI Sulsel sendiri berlangsung dinamis dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh ketua DPC HNSI kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan hadir memberikan dukungan serta merumuskan arah organisasi lima tahun ke depan.

Dengan terpilihnya Andi Iwan Darmawan Aras secara aklamasi, HNSI Sulawesi Selatan diharapkan semakin kuat sebagai wadah perjuangan nelayan, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Artikel Dari Senayan ke Pesisir, Andi Iwan Aras Siap Menjadi Jembatan Perjuangan Nelayan Sulsel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pelaksanaan Muprov mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Keanggotaan, Widiyanto Saputro. Menurutnya, proses musyawarah berjalan tertib, demokratis, dan mencerminkan soliditas organisasi di tingkat daerah.

Widiyanto menyampaikan selamat kepada Andi Iwan Darmawan Aras atas amanah yang diberikan oleh peserta Muprov untuk memimpin Kadin Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan.

“Atas nama Kadin Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Andi Iwan Darmawan Aras yang telah dipercaya menjadi Ketua Umum Kadin Sulawesi Selatan periode 2026-2031. Amanah ini merupakan kepercayaan besar yang harus dijawab dengan kerja nyata untuk memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak dunia usaha di Sulawesi Selatan,” ujar Widiyanto.

Ia optimistis di bawah kepemimpinan Andi Iwan Darmawan Aras, Kadin Sulsel akan semakin solid serta mampu menjadi wadah kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain mengapresiasi ketua terpilih, Widiyanto juga memberikan penghargaan kepada seluruh panitia dan perangkat organisasi yang telah menyukseskan Musprov VIII Kadin Sulsel.

Secara khusus, ia menilai Steering Committee (SC) yang dipimpin Harmansyah berhasil mengawal seluruh tahapan musyawarah dengan baik, mulai dari proses verifikasi peserta, pemenuhan kuorum hingga mekanisme persidangan yang berjalan sesuai ketentuan organisasi.

“Saya memberikan apresiasi kepada Ketua Steering Committee, Saudara Harmansyah, beserta seluruh tim yang telah bekerja maksimal memastikan seluruh tahapan Musprov berjalan lancar, termasuk memastikan keabsahan peserta dan terpenuhinya kuorum sebagai syarat utama pelaksanaan forum organisasi,” katanya.

Widiyanto juga memberikan penghargaan kepada Organizing Committee (OC) yang dinilai sukses menyiapkan seluruh kebutuhan teknis dan fasilitas kegiatan sehingga pelaksanaan Musprov berlangsung nyaman dan kondusif.

“Panitia pelaksana atau OC juga patut diapresiasi karena mampu menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Mulai dari lokasi, akomodasi, hingga seluruh kebutuhan peserta dapat terlayani dengan baik sehingga Muprov berjalan sukses,” ujarnya.

Muprov VIII Kadin Sulawesi Selatan juga mendapat perhatian langsung dari jajaran pimpinan Kadin Indonesia. Selain Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro, sejumlah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan pengurus pusat turut hadir memberikan dukungan terhadap pelaksanaan forum organisasi tertinggi Kadin Sulsel tersebut.

Mereka di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Sarana dan Prasarana, M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Rotorasiko, serta Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang. Kehadiran jajaran pengurus Kadin Indonesia tersebut menjadi bentuk komitmen organisasi dalam memastikan proses regenerasi kepemimpinan dan konsolidasi organisasi berjalan sesuai mekanisme serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Widiyanto Saputro menilai tingginya partisipasi pengurus pusat dan daerah dalam Musprov VIII menunjukkan kuatnya soliditas organisasi Kadin di Sulawesi Selatan. Menurutnya, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah strategis yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kawasan timur Indonesia sehingga membutuhkan kepemimpinan organisasi yang mampu menjembatani kepentingan dunia usaha dan pemerintah daerah.

“Kehadiran pengurus Kadin Indonesia dalam Musprov ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi di daerah. Kami melihat Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Widiyanto.

Muprov VIII Kadin Sulsel tahun ini berlangsung meriah dengan dukungan berbagai elemen pemerintah daerah dan dunia usaha. Sejumlah kepala daerah turut hadir dalam forum tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Di antaranya Bupati Bulukumba selaku tuan rumah, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Toraja Utara, Bupati Wajo, Bupati Bantaeng, Wali Kota Parepare, serta Bupati Selayar.

Kehadiran para kepala daerah tersebut menunjukkan pentingnya posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan terpilihnya Andi Iwan Darmawan Aras sebagai nahkoda baru Kadin Sulawesi Selatan, dunia usaha berharap organisasi tersebut mampu memainkan peran yang lebih besar dalam menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Sulawesi Selatan di tingkat nasional.

Muprov VIII Kadin Sulsel pun ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat organisasi sebagai rumah besar dunia usaha yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah.

Artikel Andi Iwan Darmawan Aras Nahkodai Kadin Sulsel, Kadin Indonesia Puji Suksesnya Muprov VIII pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Untuk menyampaikan perkembangan tahapan pelaksanaan, panitia Musprov VIII Kadin Sulsel menggelar konferensi pers bersama sejumlah awak media cetak, online, dan elektronik di Makassar.

Ketua Organizing Committee (OC) Musprov VIII Kadin Sulsel, Adnan Pratama, mengatakan Musprov kali ini tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum strategis memperkuat posisi Kadin sebagai mitra utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat panitia kini fokus memastikan pelaksanaan Musprov berjalan tertib, profesional, dan mampu menghadirkan suasana demokratis di tubuh organisasi.

“Musprov VIII harus menjadi momentum lahirnya energi baru bagi dunia usaha di Sulawesi Selatan. Kami ingin forum ini menjadi ruang konsolidasi pengusaha sekaligus memperkuat sinergi antara Kadin dan pemerintah dalam mendorong investasi daerah,” ujar Adnan.

Ia mengungkapkan, panitia saat ini intens melakukan koordinasi dengan pengurus Kadin kabupaten/kota, termasuk terkait kesiapan peserta, akomodasi, teknis persidangan, hingga fasilitas penunjang selama kegiatan berlangsung di Bulukumba.

Adnan menegaskan, panitia berkomitmen menjaga pelaksanaan Musprov tetap terbuka dan sesuai mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

“Kami ingin Musprov ini berjalan sehat, penuh semangat kebersamaan, dan menjadi contoh pelaksanaan organisasi yang modern serta transparan,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee (SC) Musprov VIII Kadin Sulsel, Harmansyah, memastikan proses pencalonan Ketua Kadin Sulsel dibuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota yang memenuhi syarat organisasi.

Menurut Harmansyah, steering committee akan menjaga independensi selama tahapan berlangsung agar seluruh kandidat memiliki ruang kompetisi yang sama.

“SC memastikan seluruh proses berjalan fair dan demokratis. Semua anggota yang memenuhi ketentuan organisasi memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon Ketua Kadin Sulsel,” tegas Harmansyah.

Ia menjelaskan, salah satu syarat utama bakal calon ketua adalah berstatus sebagai anggota biasa Kadin dengan kepemilikan KTA-B aktif selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2024, 2025, dan 2026.

Tak hanya itu, calon juga diwajibkan memperoleh dukungan tertulis sedikitnya dari enam Kadin kabupaten/kota definitif di Sulawesi Selatan.

“Persyaratan ini menunjukkan bahwa calon tidak hanya memiliki legalitas organisasi, tetapi juga dukungan nyata dari daerah,” jelasnya.

Harmansyah turut mengumumkan bahwa proses pendaftaran calon ketua akan mulai dibuka pada 28 Mei 2026. Panitia juga telah menyiapkan sistem administrasi berbasis digital guna mempermudah seluruh tahapan pendaftaran.

Formulir pendaftaran maupun pengembalian berkas dapat dilakukan secara daring melalui website resmi Musprov VIII Kadin Sulsel di www.musprovviiikadinsulsel.com.

Musprov VIII Kadin Sulsel diprediksi menjadi salah satu agenda organisasi terbesar tahun ini karena akan dihadiri pengurus Kadin se-Sulawesi Selatan, pelaku usaha, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.

Selain agenda organisasi, pelaksanaan Musprov di Kabupaten Bulukumba juga diharapkan memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya perhotelan, pariwisata, dan UMKM selama kegiatan berlangsung.

Artikel SC Musprov Kadin Sulsel Tegaskan Syarat Ketat Calon Ketua, Minimal Kantongi Dukungan 6 Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menunjuk Harmansyah sebagai Ketua Steering Committee (SC) atau panitia pengarah Muprov VIII Kadin Sulsel.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kadin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Skep/009/DP/III/2026 tentang Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pengarah serta Panitia Pelaksana Musyawarah Provinsi VIII Kadin Sulsel.

Figur Harmansyah sendiri dikenal luas sebagai organisator dan pengusaha yang memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi kepemudaan, dunia usaha hingga politik.

Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Harmansyah juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Di kalangan pengusaha muda, namanya cukup dikenal karena pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) BPD HIPMI Sulsel periode 2016-2019.

Tak hanya aktif di organisasi pengusaha, Harmansyah hingga kini juga masih dipercaya memimpin Karang Taruna Sulawesi Selatan. Kiprahnya di organisasi sosial kepemudaan dinilai menjadi salah satu modal penting dalam membangun komunikasi lintas sektor dan memperkuat jejaring kolaborasi.

Di level nasional, Harmansyah juga tercatat menjabat sebagai Komisaris di perusahaan BUMN sektor infrastruktur, PT Waskita Toll Road. Pengalaman tersebut disebut semakin memperkuat kapasitasnya dalam mengawal agenda-agenda strategis organisasi, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan latar belakang organisasi dan pengalaman manajerial yang dimiliki, penunjukan Harmansyah sebagai Ketua SC dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan Muprov VIII Kadin Sulsel berjalan profesional dan kondusif.

Dengan amanah tersebut, Harmansyah menegaskan kesiapannya untuk memastikan seluruh tahapan Muprov berjalan lancar, demokratis dan sesuai aturan organisasi.

“Muprov ini bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi momentum konsolidasi dunia usaha Sulawesi Selatan untuk memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Harmansyah, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, Steering Committee akan mengawal seluruh proses mulai dari tahapan administrasi, penjaringan calon ketua hingga pelaksanaan sidang-sidang organisasi agar berlangsung transparan, profesional dan menjunjung tinggi AD/ART organisasi.

Menurut Harmansyah, Muprov VIII Kadin Sulsel harus menjadi ruang lahirnya gagasan besar untuk memperkuat iklim investasi dan memperluas kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menghadirkan Muprov yang berintegritas, kondusif dan melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin Sulsel lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha,” katanya.

Ia juga menilai, tantangan ekonomi global saat ini menuntut organisasi pengusaha untuk bergerak lebih cepat dan solid dalam menciptakan peluang usaha baru, memperkuat UMKM serta membuka ruang investasi di berbagai sektor strategis.

Karena itu, lanjutnya, Muprov VIII bukan hanya agenda seremonial lima tahunan, tetapi momentum penting menentukan arah organisasi dalam menjawab tantangan ekonomi Sulawesi Selatan ke depan.

Pelaksanaan Muprov di Kabupaten Bulukumba disebut menjadi simbol semangat baru Kadin Sulsel untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Lokasi wisata Hakuna Matata dipilih karena dinilai mampu menghadirkan suasana musyawarah yang lebih terbuka sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata dan investasi di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota di Sulsel dikabarkan mulai melakukan konsolidasi internal menjelang pembukaan tahapan pencalonan. Muprov VIII diprediksi bakal berlangsung dinamis mengingat agenda tersebut akan menentukan arah kepemimpinan Kadin Sulsel lima tahun ke depan.

Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, forum tersebut juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi daerah, termasuk mendorong investasi, hilirisasi sektor unggulan dan pengembangan kawasan industri baru di Sulawesi Selatan.

Artikel Dipercaya jadi Ketua SC, Ini Rekam Jejak Harmansyah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu kandidat yang menjadi perhatian adalah Bambang Wijayanto. Selain dikenal sebagai pengusaha, Bambang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Maros yang selama ini aktif dalam berbagai pembahasan terkait pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha.

Dalam Muskab tersebut, Bambang akan bersaing dengan tiga kandidat lainnya untuk memperebutkan kursi Ketua Kadin Maros periode mendatang.

Meski persaingan diperkirakan berlangsung ketat, Bambang mengaku optimistis mampu meraih dukungan mayoritas peserta Muskab.

Menurutnya, pengalaman di dunia usaha dan legislatif menjadi modal penting untuk membawa Kadin Maros lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan pelaku usaha lokal.

“Saya optimistis karena niat saya maju bukan semata-mata untuk jabatan, tetapi bagaimana Kadin bisa menjadi rumah besar bagi pengusaha di Maros dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bambang.

Ia menilai Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperluas peluang usaha, hingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Karena itu, Bambang berharap organisasi tersebut dapat lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha kecil, menengah, hingga besar.

Menurutnya, Maros memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, jasa, hingga pariwisata. Potensi tersebut dinilai perlu didorong melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.

“Kadin harus hadir sebagai penggerak ekonomi daerah. Kita ingin pengusaha lokal bisa naik kelas dan memiliki daya saing,” katanya.

Meski optimistis memenangkan pemilihan, Bambang menegaskan tetap menghormati seluruh proses demokrasi dalam Muskab Kadin Maros.

Ia mengaku siap menerima apa pun hasil keputusan peserta pemilihan dan tetap mendukung siapa pun kandidat yang nantinya dipercaya memimpin organisasi tersebut.

“Yang paling penting adalah menjaga kebersamaan dan soliditas organisasi. Siapa pun yang terpilih nanti, saya siap mendukung demi kemajuan Kadin Maros,” tegasnya.

Pelaksanaan Muskab Kadin Maros sendiri dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah organisasi ke depan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Selain memilih ketua baru, forum tersebut juga diharapkan melahirkan gagasan dan program strategis yang mampu memperkuat peran Kadin dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Maros.

Artikel Maju di Muskab Kadin Maros, Bambang Wijayanto Usung Semangat Kolaborasi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, M. Syarief, mengatakan pendaftaran dibuka mulai 31 Maret hingga 10 April 2026.

“Pendaftaran Ketua dan anggota Komisioner BAZNAS Kota Makassar dibuka sampai 10 April 2026,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, panitia seleksi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk ikut berpartisipasi dalam proses tersebut.

“Kami mengundang masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mendaftar,” katanya.

Adapun syarat utama antara lain Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, berintegritas, serta memiliki kapasitas di bidang pengelolaan zakat. Calon juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat politik praktis, serta tidak menjadi anggota partai politik.

Selain itu, peserta wajib bersedia bekerja penuh waktu, tidak memiliki catatan pidana berat, dan tidak merangkap jabatan di lembaga pengelola zakat lainnya. Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap diperbolehkan mendaftar dengan syarat bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Kementerian Agama atau secara langsung dengan menyerahkan berkas ke Bagian Kesra Kota Makassar.

Tahapan seleksi meliputi verifikasi administrasi pada 12–13 April 2026, ujian tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 18–19 April 2026, serta wawancara pada 19–20 April 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 23–25 April 2026.

Syarief menambahkan, tim seleksi terdiri dari unsur Pemerintah Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar, serta kalangan akademisi. Pimpinan BAZNAS yang saat ini menjabat juga masih berpeluang mendaftar kembali karena baru menjalani satu periode.

Nantinya, maksimal 10 nama calon yang lolos seleksi akan diusulkan kepada BAZNAS RI untuk menjalani tahapan lanjutan hingga penetapan akhir.

“Seluruh hasil seleksi akan kami konsultasikan kepada Wali Kota Makassar selaku pembina,” pungkasnya.

Artikel Pemkot Makassar Buka Seleksi Komisioner BAZNAS 2026–2031, Pendaftaran Hingga 10 April pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Rapat yang digelar di Gedung Kemenko Bidang Pangan itu diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah yang masuk dalam daftar proyek PSEL. Forum ini bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Munafri menyebut, rapat tersebut membahas perkembangan serta roadmap proyek PSEL yang kini tengah didorong percepatannya secara nasional.

Menurutnya, percepatan ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto agar proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan masif di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Kota Makassar, khususnya untuk daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

“Ini adalah perintah langsung Presiden agar proyek ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih masif,” ujar Munafri.

Dalam forum tersebut, Munafri juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pembangunan PSEL. Salah satu strategi yang diusulkan adalah optimalisasi lahan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala.

Ia menilai, pembangunan PSEL di dalam area TPA Antang akan lebih efisien karena tidak memerlukan pemindahan sampah ke lokasi baru yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, lokasi tersebut dinilai lebih aman secara sosial dan lingkungan karena telah lama difungsikan sebagai TPA, sehingga meminimalisir potensi penolakan dari masyarakat di wilayah baru.

Munafri menambahkan, kawasan TPA Antang juga berada pada zona yang memungkinkan pengembangan fasilitas industri pendukung PSEL. Jika disepakati, pemerintah kota hanya perlu menuntaskan proses pembebasan lahan.

Ia berharap proyek PSEL di Makassar dapat segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang dalam penanganan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini diharapkan menjadi investasi yang mampu menyelesaikan persoalan sampah sekaligus memberi nilai tambah bagi Kota Makassar,” pungkasnya.

Artikel Munafri Hadiri Rakortas PSEL, Makassar Siap Percepat Proyek Sampah Jadi Energi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan tersebut digelar di Rindam XIV/Hasanuddin, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Senin (30/3/2026). Aliyah hadir didampingi Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Fathur Rahim.

Upacara pembukaan turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI Gabriel Lema, serta Kepala Pusat Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI Hengki Yuda. Hadir pula unsur Forkopimda serta kepala daerah dan kepala desa se-Sulsel.

Program Latsarmil Komcad ini merupakan bagian dari upaya penguatan bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan, serta pembentukan karakter disiplin dan tangguh bagi ASN dan kepala desa.

Aliyah menegaskan, kehadirannya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis nasional di bidang pertahanan, khususnya dalam membangun semangat nasionalisme di lingkungan aparatur pemerintahan.

“Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas dan kedisiplinan, tetapi juga menanamkan semangat bela negara, loyalitas, serta tanggung jawab kebangsaan bagi ASN dan kepala desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, ASN sebagai pelayan masyarakat harus memiliki komitmen kuat terhadap tugas, sekaligus menjunjung tinggi nilai persatuan dan keutuhan bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap lahir aparatur yang tidak hanya profesional, tetapi juga tangguh dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Menurut Aliyah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan menjadi elemen penting dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan siap mengabdi.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, mendukung penuh program penguatan bela negara karena dinilai strategis dalam membentuk karakter ASN yang disiplin, berjiwa nasionalisme, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap negara.

Ia pun berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius agar nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan cinta tanah air dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Artikel Aliyah Mustika Ilham Hadiri Pembukaan Latsarmil Komcad ASN dan Kades se-Sulsel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI, Gabriel Lema, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Sekitar 2.500 undangan dari berbagai unsur hadir dalam silaturahmi akbar tersebut. Mulai dari Forkopimda Sulsel, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, hingga pimpinan organisasi vertikal, organisasi perempuan, serta kepala desa se-Sulsel.

Kehadiran Munafri dan Aliyah menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh pemangku kepentingan daerah.

“Silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas dan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi,” ujar Munafri.

Dalam suasana yang dikemas melalui gala dinner, rangkaian kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Selain penyerahan penghargaan kepada sejumlah daerah dan pemenang lomba, forum ini juga menjadi ruang interaksi antar pimpinan daerah.

Munafri dan Aliyah terlihat aktif berinteraksi dengan sejumlah kepala daerah dan pimpinan lembaga, memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas jejaring komunikasi dan kerja sama lintas wilayah.

Menurut Munafri, komunikasi yang terbangun, baik dalam forum resmi maupun pertemuan informal, menjadi kunci dalam memperkuat kolaborasi pembangunan antar daerah di Sulawesi Selatan.

“Interaksi seperti ini penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel Munafri–Aliyah Hadiri Silaturahmi Akbar Pemprov Sulsel, Perkuat Sinergi Antar Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Munafri hadir dengan mengendarai motor Vespa dan melakukan riding bersama komunitas bikers, menegaskan posisinya bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga bagian dari pecinta otomotif di Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menyoroti pentingnya kontribusi sektor otomotif terhadap pendapatan daerah, khususnya melalui kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

Ia mengapresiasi kehadiran Motoplex Putra Sulawesi yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan pilihan kendaraan premium bagi masyarakat dan komunitas otomotif.

Namun, ia mengingatkan agar seluruh transaksi kendaraan dilakukan secara on the road, sehingga pajak kendaraan tetap tercatat di Makassar dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya titip, jangan sampai motor dijual off the road. Kalau off the road, tidak ada pajak yang masuk ke Makassar,” tegasnya.

Munafri juga mencontohkan komitmen pribadi dengan memastikan seluruh kendaraan miliknya menggunakan pelat nomor Makassar sebagai bentuk kontribusi langsung kepada daerah.

Selain aspek fiskal, ia menilai kehadiran Motoplex membuka peluang transfer teknologi sekaligus memperkuat ekosistem otomotif di Makassar, termasuk bagi komunitas pengguna merek seperti Vespa, Aprilia, Piaggio, dan Moto Guzzi.

“Ini membuka ruang tenaga kerja dan transfer teknologi. Komunitas juga punya tempat untuk berkembang dan menambah koleksi,” ujarnya.

Ia juga mendorong ekspansi layanan hingga ke wilayah penyangga, khususnya kawasan Ajatappareng, agar akses penjualan dan layanan purna jual semakin luas.

Di akhir sambutannya, Munafri mengingatkan komunitas bikers untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara.

“Keselamatan itu utama. Pastikan selalu patuh aturan dan gunakan perlengkapan berkendara,” pesannya.

Sementara itu, Presiden Direktur Motoplex Putra Sulawesi, Andri Darmawan, menjelaskan showroom ini tidak hanya melayani penjualan unit, tetapi juga servis, penyediaan suku cadang, hingga pengaduan pelanggan.

“Showroom ini hadir sebagai pusat layanan terpadu, bukan sekadar penjualan,” ujarnya.

Network Development Manager PT Piaggio Indonesia, M. Nurcahyo Hadiwasono, menambahkan Makassar menjadi outlet kedua Motoplex setelah Gorontalo, sebagai bagian dari ekspansi jaringan di kawasan Indonesia Timur.

“Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat jaringan kami di wilayah timur Indonesia,” katanya.

Artikel Wali Kota Makassar Resmikan Motoplex Putra Sulawesi, Dorong Pajak Kendaraan Masuk PAD pertama kali tampil pada Dot NEWS.