Pertemuan tersebut membahas persiapan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa yang akan menjadi forum pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Gowa periode selanjutnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Harmansyah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk melakukan koordinasi sekaligus meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa agar pelaksanaan Temu Karya dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi.

“Kami datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses regenerasi kepemimpinan Karang Taruna di Gowa berjalan dengan baik dan kondusif,” ujar Harmansyah.

Ia menegaskan bahwa Temu Karya bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum strategis untuk melahirkan kepemimpinan pemuda yang visioner, berintegritas, dan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

“Karang Taruna adalah mitra strategis pemerintah. Karena itu, pemilihan ketua harus menghasilkan sosok yang mampu menggerakkan potensi pemuda dan menjawab tantangan sosial di daerah,” tambahnya.

Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Gowa saat ini, guna memastikan kelancaran pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Gowa. Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memperkuat peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Saat ini, Ketua Karang Taruna Kabupaten Gowa dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter. Di bawah kepemimpinannya, Karang Taruna Gowa diharapkan mampu menjaga stabilitas organisasi serta menyiapkan pelaksanaan TKKT secara tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan organisasi.

Sementara itu, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyambut baik kedatangan Ketua Karang Taruna Sulsel dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa.

Sebagai pembina Karang Taruna di daerah, Bupati Gowa menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam mendorong peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Gowa siap mendukung penuh pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa. Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemimpin Karang Taruna yang solid, inklusif, dan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam membangun masyarakat,” kata Sitti Husniah Talenrang.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan persatuan dalam proses pemilihan agar Karang Taruna tetap menjadi wadah pemuda yang produktif dan berkontribusi positif bagi daerah.

“Karang Taruna harus menjadi ruang tumbuhnya kreativitas, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong pemuda Gowa. Siapa pun yang terpilih nantinya, harus mampu merangkul semua elemen,” tegasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk melangsungkan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Gowa dalam waktu dekat. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penguatan peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Gowa.

Artikel Ketua Karang Taruna Sulsel Bertemu Bupati Gowa, Temu Karya Jadi Fokus Pembahasan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Harian Yayasan Tadika Puri Indonesia Boy Irsan, BPA, ING, Regional Manager Tadika Puri Rosiana Rajad, SSOS, Kepala Divisi SDM Amirullah, jajaran manajemen Tadika Puri, Eksekutif General Manager Deni Setiadi, Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan, pimpinan hotel, perwakilan bandara, industri hospitality, grup ground handling, dosen dan civitas akademika Tadika Puri, serta para orang tua dan wisudawan-wisudawati.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kontribusi Tadika Puri yang sejak berdiri pada tahun 2003 di Kota Makassar terus konsisten mencetak sumber daya manusia profesional di bidang penerbangan dan hospitality.

“Wisuda ke-16 ini menjadi bukti komitmen Tadika Puri dalam menyiapkan SDM unggul yang siap kerja dan mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia berharap Tadika Puri terus berkembang dan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi generasi muda Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga berbagi pengalaman pribadinya yang pernah berkarier di dunia penerbangan. Menurutnya, sektor penerbangan dan hospitality memiliki peluang besar dengan kebutuhan tenaga profesional yang terus meningkat.

“Pendidikan ini adalah gerbang profesional. Saya berharap para wisudawan dan wisudawati tidak berhenti sebagai staf, tetapi terus meningkatkan kapasitas hingga menjadi manajer bahkan pemilik usaha di bidangnya,” tuturnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Boy Irsan menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya wisuda, termasuk jajaran Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba, serta seluruh mitra industri dan civitas akademika Tadika Puri.

Ia menegaskan bahwa momen wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk memasuki dunia profesional yang sesungguhnya. Para lulusan diingatkan untuk menjadikan ibadah dan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi utama dalam setiap langkah karier.

“Pekerjaan bukan semata tentang penghasilan, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, integritas, kejujuran, disiplin, dan etos kerja harus dijaga dalam kondisi apa pun,” pesan Boy Irsan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam memberikan kualitas terbaik serta semangat belajar sepanjang hayat. Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, ijazah kelulusan disebut bukan alasan untuk berhenti belajar, melainkan pemicu untuk terus mengembangkan diri.

Para lulusan juga didorong agar adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bijak sebagai asisten pendukung dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja.

Di akhir acara, Aliyah Mustika Ilham mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Tadika Puri ke-XVI, seraya berharap mereka segera memperoleh pekerjaan dan mampu berkontribusi secara profesional di dunia industri.

Artikel Wisuda ke-XVI Tadika Puri, Wawali Makassar Apresiasi Pencetakan SDM Profesional pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pembukaan kegiatan dilakukan langsung oleh Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol Aris Haryanto, S.I.K., M.Hum., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa Assessment Center Polri selalu mengedepankan prinsip objektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta independensi.

“Dalam proses penilaian, kami menggunakan multi metode atau tools, melibatkan multi assessor, serta mengintegrasikan seluruh hasil secara komprehensif,” ujar KBP Aris.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan motivasi bagi seluruh peserta agar mengikuti proses ini dengan penuh semangat. Menurutnya, keterlibatan Polda Sulsel dalam kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Semoga uji kompetensi ini memberikan manfaat besar dalam upaya menghadirkan aparatur sipil negara yang lebih baik, profesional, dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Sekda Lutim, Ramadhan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Luwu Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

“Seleksi terbuka ini menjadi bukti nyata bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara objektif dan berbasis merit. Kami ingin memastikan jabatan strategis diisi oleh putra-putri terbaik daerah yang memiliki visi, kemampuan manajerial, dan komitmen kuat terhadap pembangunan,” jelasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti seleksi, sembari mendorong mereka untuk menjadikan proses ini sebagai ajang pembuktian kapasitas, integritas, serta kesiapan memimpin organisasi perangkat daerah.

Kegiatan Assessment Center ini diikuti oleh 20 asesi di setiap kelompok, dengan dukungan 40 assessor Polda Sulsel serta kehadiran tiga assessor dari SSDM Polri yang bertugas sebagai tim supervisi pelaksanaan.

Salah satu assessor yang terlibat, Kabag Ops Satbrimob Polda Sulsel AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., mengaku bangga dapat kembali ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mantan Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel itu menyebut bahwa kesempatan ini semakin memperkaya pengalamannya sebagai assessor.

“Melalui uji kompetensi ini, kita berharap dapat melahirkan pejabat tinggi pratama yang andal, tepat penempatan, dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Adapun posisi jabatan yang tengah lowong di lingkungan Pemkab Luwu Timur meliputi: Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kepala Bapenda; Kepala Dinas PMPTSP; Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Kepala BKPSDM; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dengan berjalannya Assessment Center ini, diharapkan pengisian jabatan tinggi pratama di Luwu Timur dapat dilakukan secara profesional dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang berkualitas serta adaptif menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Artikel Pemkab Lutim Gandeng Polda Sulsel Gelar Assessment untuk 10 Jabatan Tinggi Pratama pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Atas arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengambil langkah cepat dengan mengirimkan bantuan serta 10 personel relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD Makassar, untuk membantu penanganan pascabencana di Provinsi Aceh dan akan lanjut ke Provinsi Sumatra.

Gerak senyap, tim BPBD Makassar, bergerak secara senyap sejak Selasa lalu, membawa misi kemanusiaan untuk membantu proses evakuasi, asesmen, dan distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Kemudian, nantinya akan berlanjut untuk tambahan personel ke Provinsi Sumatra. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan dan gotong royong tetap menjadi napas utama dalam setiap gerak pelayanan Kota Makassar.

“Waktu Selasa lalu, kami BPBD Makassar, resmi memberangkatkan 10 personel terbaik menuju Provinsi Aceh, untuk melaksanakan misi kemanusiaan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut,” kata Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, Jumat (12/12/2025).

Dia mengatakan bahwa, pemberangkatan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk empati dan dukungan nyata Pemerintah Kota Makassar, terhadap masyarakat Aceh dan Sumatra yang sedang menghadapi masa sulit.

Sehingga, BPBD Kota Makassar hari ini secara resmi memberangkatkan 10 personel terbaik menuju Aceh lebih duluan untuk menjalankan misi kemanusiaan pascabencana.

“Ini adalah instruksi langsung dari Bapak Wali Kota (Pak Munafri) sebagai wujud rasa solidaritas kita kepada saudara-saudara di Aceh dan juga Sumatra,” ujarnya.

Dijelaskan, tim relawan yang berangkat sejak Selasa lalu ini ditugaskan untuk membantu penanganan di tiga lokasi terdampak, yakni Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Mereka membawa semangat pelayanan dan kesiapsiagaan, sekaligus mengemban tiga tugas utama selama berada di lokasi bencana.

Pertama, membawa dan menyalurkan bantuan logistik langsung kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini berupa kebutuhan dasar yang diharapkan dapat meringankan beban warga pada masa-masa awal pemulihan.

Kedua, berpartisipasi dalam proses penanganan darurat, termasuk penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi warga di titik-titik yang masih membutuhkan dukungan tenaga.

“Kehadiran personel BPBD Makassar diharapkan dapat mempercepat pemulihan awal kondisi masyarakat,” tuturnya.

Ketiga, melaksanakan asesmen lapangan secara menyeluruh untuk memetakan kondisi terbaru dan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyiapkan bantuan lanjutan yang lebih besar dan lebih tepat sasaran.

Muhammad Fadli menjelaskan bahwa hasil asesmen ini akan menjadi acuan pemberangkatan bantuan tahap kedua yang rencananya akan dilepas langsung oleh Wali Kota Makassar pada minggu depan.

“Dengan demikian, setiap bantuan yang dikirimkan dapat menjawab kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Ia mengutip pesannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kepedulian ini merupakan bagian dari komitmen Makassar sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Duka Aceh dan Sumatra adalah duka kita semua, termasuk duka Pemerintah Kota Makassar,” kutip Fadli.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk solidaritas sesama anak bangsa.

BPBD Makassar, dalam menjalankan misi ini, membawa semangat, bergerak dengan empati, bekerja dengan hati, berjuang tanpa henti.

Misi kemanusiaan ini menjadi bukti bahwa Makassar tidak hanya hadir untuk warganya, tetapi juga untuk Indonesia.

“Semoga seluruh personel yang bertugas diberi kekuatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan amanah ini. Makassar untuk Indonesia. Makassar untuk Aceh dan Sumatra,” harapnya.

Artikel Makassar Kirim 10 Relawan BPBD Bantu Penanganan Pascabencana di Aceh dan Sumatra pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengajak seluruh pengurus masjid untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat. Ia menekankan bahwa kemakmuran masjid tidak cukup hanya diukur dari bangunan fisik atau ramai tidaknya jamaah, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

“Masjid bisa saja besar, tapi kalau masyarakat sekitarnya tidak makmur, maka masjid itu belum sepenuhnya dimakmurkan,” ujarnya.

Toleransi Papua Dipuji

Jusuf Kalla juga memuji tingginya toleransi beragama di Papua. Ia mencontohkan kawasan Sentani, di mana masjid besar berdiri berseberangan dengan gereja besar, sebagai simbol kerukunan yang perlu terus dijaga.

Menurutnya, semua rumah ibadah mempunyai tujuan sama, yakni membimbing umat menuju kebaikan. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada tindakan kekerasan atas nama agama. “Tidak ada agama yang membolehkan orang saling membunuh. Itu bukan jalan menuju surga,” tegasnya.

Masjid Sebagai Pusat Pendidikan dan Ekonomi

Lebih jauh, mantan Wakil Presiden RI dua periode itu menekankan pentingnya masjid menjadi pusat pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menyinggung dua rukun Islam zakat dan haji yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

“Masjid harus mendorong masyarakatnya untuk mampu, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun agama,” katanya.

Ia mencontohkan peran masjid sejak zaman Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, hingga pengadilan. Menurutnya, model itu dapat kembali diterapkan dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan anak, pelatihan ekonomi, hingga kerajinan masyarakat.

Kerja Sama Masjid dan Gereja

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga mengusulkan agar masjid dan gereja menjalin program sosial bersama sepanjang tidak menyangkut akidah, dengan tujuan membangun masyarakat Papua secara lebih komprehensif.

“Akidah boleh berbeda, tetapi pengabdian kepada masyarakat bisa bersatu,” ujarnya.

Pesan untuk Pengurus Baru

Kepada pengurus DMI yang baru dilantik, ia berpesan agar mengabdikan diri untuk meningkatkan kualitas ibadah di masjid, mendorong pendidikan masyarakat, serta memperkuat ekonomi jamaah.

Ia juga mengingatkan pentingnya keharmonisan dalam aktivitas masjid, termasuk memperhatikan kenyamanan lingkungan sekitar agar kegiatan keagamaan tetap berjalan dengan syahdu dan tidak mengganggu.

Bangsa Maju Perlu Ilmu dan Kerja Keras

Di akhir sambutannya, Jusuf Kalla menekankan bahwa ibadah harus berjalan seiring dengan kerja keras, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Negara tidak akan maju jika hanya memperbanyak rumah ibadah tanpa diiringi ilmu, pengabdian, dan kerja keras,” tutupnya.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah tokoh daerah, pimpinan organisasi keagamaan, pemerintah daerah, akademisi, serta para alim ulama dari berbagai wilayah Papua.

Artikel Jusuf Kalla Resmikan Pengurus DMI Empat Wilayah Papua, Serukan Pemberdayaan Umat pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam lawatannya di Kota daeng mantan Wali Kota Bogor itu, ke Command Center Kota Makassar pada Sabtu (11/10/2025) meninggalkan kesan mendalam.

Didampingi Kepala Diskominfo, Dr. Muhammad Roem, Bima Arya tampak mengamati layar-layar besar di lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang menampilkan data aduan masyarakat, lengkap dengan status tindak lanjutnya, bukti nyata transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar.

Bima Arya turut meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC. Ia menilai, keberadaan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menjadi bukti nyata transformasi digital pemerintah daerah dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan transparan.

Melalui layar monitor besar, setiap aduan warga tampak terpantau jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait.

“Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya dikutip dari video dan caption di akun medsos pribadinya.

“Ini contoh konkret kota yang siap menjadi model nasional,” tambah mantan Wali Kota Bogor itu.

Ia menambahkan, sistem digital yang dibangun Pemkot Makassar akan menjadi salah satu pilot project sistem emergency satu atap di Indonesia.

Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan darurat dan aduan publik dalam satu platform digital, agar penanganan setiap persoalan warga bisa lebih cepat dan terkoordinasi.

Dia datang menggunakan kenderaan umum Bajaj Maxride modern ramah lingkungan yang menjadi moda transportasi rendah emisi di kota ini.

Menurutnya, keberadaan MGC bukan hanya sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga pusat kendali pengawasan kota dan inovasi ekonomi digital.

Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), warga kini dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan hanya dalam genggaman.

Aplikasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion.

Semua terhubung dalam satu sistem yang dikelola secara terintegrasi oleh Pemkot Makassar.

“Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini,” tuturnya.

“Jadi pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat,” lanjut Bima Arya sambil tersenyum.

Wamendagri itu menegaskan, dari hasil kunjungannya, Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia.

Dia berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani dengan sentuhan teknologi.

“Insya Allah, Makassar akan jadi salah satu model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.

Artikel Kunjungi Command Center, Wamendagri: Puji Inovasi Pak Wali Munafri dan Pak Kadis Kominfo Roem pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sebagai organisasi kepemudaan yang dekat dengan masyarakat, Karang Taruna Sulsel menegaskan siap berada di garis depan untuk mengawal agenda transisi energi, pelestarian lingkungan, dan edukasi generasi muda terkait keberlanjutan. Dukungan tersebut tidak sebatas pernyataan, tetapi diwujudkan dalam program nyata.

Salah satunya adalah gerakan penghijauan sejuta pohon yang ditargetkan terealisasi di pesisir dan perkotaan Sulawesi Selatan hingga tahun 2030. Selain itu, Karang Taruna juga akan menggalakkan kampanye pemanfaatan energi terbarukan di desa-desa.

“Pemuda adalah garda terdepan. Kami siap bergerak untuk memastikan target NZE 2060 bisa dicapai, mulai dari langkah kecil seperti penghijauan hingga mendorong penggunaan transportasi listrik,” ujar Ketua Karang Taruna Sulsel di Makassar.

Selain penghijauan, Karang Taruna Sulsel menaruh perhatian besar pada sektor transportasi ramah lingkungan. Organisasi ini mendorong kehadiran Transportasi Angklung (Angkutan Kota Listrik untuk Negeri), inovasi kendaraan listrik yang digagas PT Marlip Indo Mandiri.

Sebagai bentuk keseriusan, Karang Taruna Sulsel mengutus Ketua OKK (Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan) untuk melihat langsung proses produksi Transportasi Angklung. Uji coba perdana direncanakan berlangsung di Jawa Barat, sebelum diterapkan lebih luas di seluruh Indonesia.

Transportasi Angklung dipandang sebagai jawaban atas tantangan zaman. Angkot yang selama ini mulai terpinggirkan oleh moda transportasi daring, akan diremajakan dengan wajah baru: hemat energi, ramah lingkungan, dan modern. Kehadirannya diharapkan mampu:

Mengurangi emisi gas buang kendaraan di perkotaan.

Mengurai kemacetan melalui integrasi angkot berbasis listrik.

Menghidupkan kembali industri angkot nasional.

Memberdayakan industri mobil listrik dalam negeri.

“Transportasi Angklung adalah simbol kemandirian industri kita. Ini momentum kebangkitan angkot, sekaligus bukti bahwa anak bangsa mampu menghadirkan solusi transportasi ramah lingkungan,” kata perwakilan Karang Taruna Sulsel usai meninjau pabrik PT Marlip Indo Mandiri.

Gerakan Lintas Generasi untuk NZE Karang Taruna Sulsel menilai target NZE 2060 tidak bisa hanya ditopang pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas sektor. Pemuda, dunia usaha, dan masyarakat sipil perlu bersinergi untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

Dengan jejaring Karang Taruna yang mengakar hingga desa-desa, ditambah dorongan terhadap inovasi Transportasi Angklung dan program penghijauan sejuta pohon hingga 2030, organisasi ini optimistis Indonesia dapat menjadi pelopor transisi energi berkelanjutan di Asia.

“Komitmen NZE bukan sekadar diplomasi internasional. Ini adalah janji untuk generasi mendatang. Pemuda Sulawesi Selatan siap menjaga amanah ini,” tutup Ketua Karang Taruna Sulsel.

Artikel Karang Taruna Sulsel Dukung Komitmen Prabowo Capai Net Zero Emission 2060, Dorong Transportasi Angklung Jadi Angkot Listrik Nasional pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Terbaru, desakan itu datang dari Pengurus Karang Taruna Kabupaten (PKTK) Wajo. Mereka menyesalkan sikap Kadis Sosial Sulsel yang dianggap terus memelihara konflik dalam internal Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP) Sulsel.

Ketua PKTK Wajo, Amran Ab Dai mengaku kecewa, kadis sosial Sulsel harusnya bisa berkolaborasi dengan PKTP Sulsel dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan sosial. Bukan justru tidak menganggap kehadiran organisasi pemuda bentukan Kementerian Sosial tersebut.

Salah satu yang paling mengecewakan, kata dia, kadis sosial Sulsel sampai saat ini masih menganggap PKTP Sulsel terjadi dualisme. Padahal yang sah dan memiliki payung hukum adalah kepengurusan di bawah komando Ketua PKTP Sulsel, Harmansyah.

“Lebih parah lagi karena Kadis sosial Sulsel terang-terangan melarang keterlibatan PKTP Sulsel dalam berbagai kegiatan yang seharusnya melibatkan mereka. Ini sama saja kadis sosial Sulsel melawan Kemensos,” kata Amran kepada wartawan, Sabtu (4/8/2025).

Amran menambahkan, tindakan kadis sosial Sulsel seperti ini terbukti telah menghambat kerja-kerja organisasi Karang Taruna dalam menyukseskan program dan kegiatan Kemensos.

Kadis sosial Sulsel sama saja mengabaikan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur bahwa gubernur adalah pembina umum Karang Taruna, sedangkan pembina teknisnya adalah kepala dinas sosial di daerah.

“Harusnya kalau kadis sosial Sulsel paham dengan fungsinya, dia akan mendukung kerja-kerja Karang Taruna, bukan terkesan menghambat dan menghalangi seperti yang terjadi sekarang,” sesalnya.

Untuk itu, Amran menegaskan, kadis sosial Sulsel wajib untuk dievaluasi. Bahkan, gubernur harus segera melakukan pencopotan sesuau dengan desakan banyak pengurus Karang Taruna di berbagai kabupaten/kota.

“Kadis sosial Sulsel wajib dievaluasi oleh gubernur, jangan sampai konflik yang dibuat serta gejolak yang ditimbulkan bisa mengganggu kerja pemerintah provinsi secara keseluruhan. Mengingat Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang basisnya tersebar hingga ke desa-desa,” tegasnya.

Artikel Karang Taruna Wajo Sebut Kadis Sosial Sulsel Melawan Kemensos pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Menurut Hasri, Kadinsos Sulsel terbukti tidak menjalankan peran pembina organisasi sesuai ketentuan Permensos, bahkan bertindak provokatif dengan mencoba memecah belah kepengurusan Karang Taruna.

“Banyak kegiatan resmi yang mestinya melibatkan atau berkolaborasi dengan Karang Taruna Provinsi justru diabaikan. Lebih parah lagi, Kadinsos Sulsel secara sepihak melarang keterlibatan Karang Taruna sah, lalu menggantikan dengan pihak lain yang tidak jelas. Ini bentuk provokasi dan jelas melanggar aturan,” tegas Hasri Jack kepada wartawan.

Selain persoalan organisasi, Hasri juga menyoroti lemahnya pengawasan Kadinsos Sulsel terkait dugaan pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jeneponto, dan saya yakin ini juga terjadi di kabupaten lain.

Kasus itu, kata Hasri, menunjukkan kegagalan Kadinsos dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawas dana bantuan sosial, yang seharusnya dilindungi hukum.

“Bantuan PKH itu hak rakyat miskin yang dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan turunannya. Jika ada pembiaran dugaan pemotongan, maka Kadinsos jelas gagal mengawasi dan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, jangan sampai ini mengarah pada korupsi berjama’a” tegas Hasri Jack yang juga sebagai Lawyer.

Hasri Jack menyatakan, jika Gubernur Sulsel tidak segera mencopot Abd Malik Faisal, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Menurutnya, tindakan Kadinsos bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP, serta kelalaian dalam pengawasan program sosial yang berpotensi masuk dalam ranah pidana maupun perdata.

“Jika Gubernur tidak berani bertindak, kami siap menempuh jalur hukum, baik laporan ke aparat penegak hukum maupun gugatan perdata. Karang Taruna bukan alat politik pejabat, melainkan organisasi sosial yang dilindungi oleh hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, desakan agar Kadinsos Sulsel dievaluasi juga datang dari Karang Taruna Makassar dan Jeneponto. Mereka menilai sikap Kadinsos tidak hanya merusak hubungan pembinaan, tetapi juga menimbulkan polemik di masyarakat akibat lemahnya fungsi pengawasan, terutama terkait dana PKH.

Hasri menegaskan, konsolidasi Karang Taruna se-Sulsel sudah digalang, dan aksi besar bisa terjadi jika aspirasi ini diabaikan.

“Gubernur Sulsel harus mendengar suara pemuda. Jangan sampai rakyat turun ke jalan hanya karena seorang pejabat yang gagal dan arogan. Solusi paling bijak adalah segera copot Kadinsos Sulsel,” tutup Hasri.

Artikel Hasri Jack Desak Copot Kadinsos Sulsel, Ancam Bawa ke Ranah Hukum pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Almarhum Ubay, fotografer DPRD Kota Makassar, yang menjadi korban insiden saat aksi demonstrasi mahasiswa berujung pembakaran Gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam.

Munafri tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Balang Baru II, Kecamatan Tamalate, pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 06.45 WITA. Ia didampingi Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem.

Selain itu, Munafri juga rencana melayat ke rumah duka korban lainya meninggal dunia atas insiden tersebut.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Makassar, saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pegawai DPRD dan Pemkot Makassar,” ucapnya.

Kehadiran orang nomor satu di Makassar itu disambut penuh haru keluarga besar almarhum. Usai melayat di rumah duka Ubay.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ubay, yang ditemukan meninggal dunia terjebak di dalam gedung DPRD saat api membesar.

Ia menyampaikan bahwa segala hal berkaitan pemakaman hingga takziah almarhum akan dibantu oleh Pemerintah Kota.

Munafri juga mengenang almarhum Ubay sebagai pribadi yang pernah dekat dengannya sejak awal meniti karier.

“Saya ingat dulu, saya ajak almarhum bergabung lewat Fraksi Golkar di DPRD. Beliau kemudian dikenal sebagai fotografer di humas DPRD dan fraksi,” kenang Munafri.

Selain menyampaikan belasungkawa, Munafri juga berusaha menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan terus memberikan perhatian penuh terhadap para korban insiden naas tersebut.

Artikel Jadi Korban Insiden Pembakaran Gedung DPRD Makassar, Wali Kota Munafri Melayat ke Rumah Duka pertama kali tampil pada Dot NEWS.